REFLEKSI AKHIR TAHUN 2010 M/1431 H

Tahun 2010 sebentar lagi akan berakhir, dan fajar tahun 2011 segera menyongsong. Banyak peristiwa sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Terhadap sejumlah isu terhangat di tahun 2010, Hizbut Tahrir Indonesia memberikan catatan sebagai berikut:

WAJAH BOPENG DEMOKRASI INDONESIA

Demokrasi di Indonesia sekalipun mendapatkan pujian dalam Bali Democracy Forum (10 Desember 2010), sesungguhnya tak sesuai fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Sepanjang tahun 2010, tragedi demi tragedi terjadi yang mengindikasikan cacat dan bopengnya sistem ini. Yang paling menonjol, Indonesia dengan demokrasinya telah menempatkan diri sebagai negara satelit atau subordinat kepentingan negara kapitalis Amerika Serikat dan sekutunya. Kunjungan Obama adalah simbol dari pola hubungan tersebut. Demikian juga perang melawan teror yang diadopsi pemerintah Indonesia adalah turunan dan pesanan dari GWOT (global war on terrorism)-nya AS.

Berbagai peristiwa di dalam negeri menunjukkan wajah demokrasi tersebut. Sistem yang meniscayakan penculikan, penahanan paksa dan rahasia, penyiksaan seolah legal dengan alasan demi kepentingan keamanan nasional. Sistem ini telah membuang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan hukum, misalnya; hak untuk diadili dimuka hakim secara terbuka dan mengedepankan supremasi hukum. Sistem demokrasi telah menunjukkan jati dirinya, yakni sistem yang menindas dan memanipulasi demi keselamatan dan kepentingan status quo. Sistem ini pun meniscayakan perselibatan pihak penguasa dengan pengusaha yang berkepentingan untuk mendapatkan dukungan kuasa demi usahanya sementara penguasa memerlukan pengusaha untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya.

Karena itu, wajar bila para politisi meletakkan demokrasi menjadi kuda tunggangan untuk pergi ke “pasar” parlemen mentransaksikan kepentingan-kepentingan individu dan kelompok demi kekuasaan dan status quo. Rakyat hanya menjadi obyek eksploitatif kepentingan opurtunis. Ini sebuah kedzaliman manipulatif terhadap rakyat tapi atas nama kepentingan rakyat. Walhasil keputusan politik sesungguhnya hanyalah sekadar buah dari politik transaksional itu, meski untuk itu harus mengorbankan kepentingan dan bahkan menindas rakyat sekalipun.

DPR: Bekerja Demi Kepentingan Siapa?

Menurut koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang, anggota DPR sekarang lebih banyak berjuang untuk kepentingan dirinya. J Kristiadi dari Centre for Strategic and International Studies menilai, yang terlihat di DPR merupakan bentuk kutukan politik uang. ”Uang negara yang seharusnya dipakai untuk kesejahteraan rakyat telah dipermainkan untuk kepentingan elite politik DPR,” kata Kristiadi (Kompas, 7/8/10).

Selain soal dana aspirasi, juga terkuak bahwa DPR juga berencana membangun gedung baru untuk menggantikan gedung yang sudah ada. Gedung baru itu direncanakan terdiri atas 36 lantai yang akan menghabiskan biaya Rp 1,8 triliun. Terkait rencana pembangunan gedung baru itu, Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis membenarkan, Badan Anggaran DPR sudah mengesahkan dana Rp 250 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 untuk pembangunan gedung baru.

Rencananya, anggaran Rp 250 miliar untuk desain besar dan pembangunan awal. Anggaran keseluruhan Rp 1,8 triliun untuk tiga tahun. Sebagian besar, yakni sekitar Rp 1,6 triliun, digunakan untuk konstruksi gedung dan taman yang menyatu dengan kompleks DPR/MPR/DPD (Kompas, 3/5/10). Belakangan diketahui gedung itu direncanakan juga akan dilengkapi dengan pusat kebugaran dan spa. Jatah ruangan untuk tidak anggota seluas 120 meter persegi. Luasan itu masih lebih luas dari ima rumah sangat sederhana yang disubsidi untuk rakyat yang hanya seluas 21 meter persegi. Setelah mendapat kritikan dari banyak pihak, secara ajaib tiba-tiba anggaran untuk pembangunan gedung bisa dipangkas Rp 500 miliar. Tak ayal lagi hal itu mengindikasikan bahwa perencanaan dan perancangan gedung baru itu tidak bagus dan rawan penggelembungan. Karena begitu banyak kritikan sangat keras terhadap rencana pembangunan gedung baru itu, akhirnya DPR memutuskan rencana tersebut ditunda.

Hal di atas telah menunjukkan betapa para anggota DPR begitu peduli untuk memperjuangkan fasilitas serba mewah bagi dirinya. Di sisi lain, anggota-anggota DPR pun begitu getol untuk melakukan studi banding ke luar negeri. Banyak pihak menilai itu hanyalah dalih untuk plesiran dan menghabiskan uang rakyat dalam jumlah banyak.

Kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke luar negeri sepanjang tahun 2010 dianggarkan menghabiskan Rp 162,9 miliar. Jika dibagi rata kepada 560 anggota DPR, setiap orang mendapat Rp 290,97 juta setahun atau Rp 24,25 juta setiap bulan. Roy Salam dari Indonesia Budget Centre, Minggu (4/7), menuturkan, anggaran itu berdasarkan data dari usulan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010. Nilai itu naik sekitar 46,4 persen dari yang dianggarkan dalam APBN 2010 sebesar Rp 111,309 miliar.

Anggaran Rp 162,9 miliar ini, lanjut Roy, hanya untuk kunjungan kerja ke luar negeri, sedangkan untuk kunjungan di dalam negeri jauh lebih besar. ”Penggunaan dana kunjungan kerja ini rawan penyimpangan. Audit Badan Pemeriksa Keuangan Juni 2009 menyatakan disclaimer (tidak memberikan pendapat) terhadap pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPR untuk tahun anggaran 2007 dan 2008 yang seluruhnya berjumlah Rp 341,34 miliar,” papar Roy.

Meskipun mendapat kritikan tajam, para anggota DPR tetap melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Tak ketinggalan sebanyak delapan orang anggota Badan Kehormatan DPR melakukan studi banding ke Yunani untuk belajar etika. Mereka diduga mampir ke Turki dalam perjalanan pulang dari Yunani itu.

Semua itu menunjukkan potret anggota DPR yang tidak peduli dengan kepentingan rakyat dan hanya peduli dengan kepentingannya sendiri dan kelompoknya. Di samping itu DPR menunjukkan kinerja yang sangat buruk. Di antaranya terlihat dari masih sangat rendahnya realisasi target Program Legislasi Nasional 2010. Selama sepuluh bulan, DPR baru menyelesaikan enam undang-undang prioritas.

Sepanjang tahun 2010, DPR memang berhasil menyetujui 14 undang-undang. Namun, hanya enam undang-undang yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010. Enam undang-undang prioritas tahun 2010 yang sudah disetujui itu adalah UU tentang Gerakan Pramuka, UU Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Grasi, UU Perubahan atas UU No 5/1992 tentang Cagar Budaya, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Hortikultura, dan UU Perubahan atas UU No 8/1987 tentang Protokol.

Delapan lainnya merupakan undang-undang kumulatif terbuka yang berkaitan dengan perjanjian internasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Satu undang-undang yang disetujui tahun 2009 pun merupakan undang-undang kumulatif.

Itu pun Mahkamah Konstitusi menilai, produk legislasi selama ini banyak yang tidak beres karena menyimpang dari arah dan strategi Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Bukti dari ketidakberesan ini adalah banyaknya undang-undang yang dibatalkan oleh MK. Saat ini, ada 36 UU yang sedang diperiksa atau menunggu giliran untuk diuji materi di MK.

Dalam lima tahun terakhir, MK telah membatalkan 58 UU yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dari 108 UU yang pernah diuji materi. Ada UU yang diuji lebih dari sekali. Selesai pasal ini, ganti pasal lainnya yang diuji. Misalnya, UU Pemerintah Daerah diuji lebih dari lima kali, Undang-Undang KPK diuji sembilan kali, Undang-Undang Pemilu diuji delapan kali.

Saat genap setahun menjabat, DPR periode 2009-2014 dinilai memiliki kinerja sangat buruk. Evaluasi terhadap aspek pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, kinerja rapat komisi, kinerja dalam menyerap aspirasi, dan kinerja Badan Kehormatan masih jauh dari harapan masyarakat. Dalam beberapa aspek, DPR juga tidak bisa memenuhi target yang mereka tetapkan sendiri. Demikian hasil penilaian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) terhadap setahun kinerja DPR, yang disampaikan Kamis (30/9). Menurut Koordinator Formappi Sebastian Salang, sistem pemilu 2009 menghasilkan anggota DPR yang dipilih langsung dengan rata-rata usia lebih muda dan tingkat pendidikan lebih baik dibandingkan dengan anggota DPR periode sebelumnya. ”Ironis karena kinerja DPR setahun terakhir justru mengecewakan rakyat,” katanya.

Dari enam aspek yang dievaluasi Formappi, DPR menunjukkan kecenderungan kinerja yang buruk. Pertama, dalam menjalankan fungsi legislasi, pembahasan rancangan undang-undang tidak mampu memenuhi target Program Legislasi Nasional yang mereka buat sendiri. Dari target 70 RUU, baru 8 (11 persen) yang selesai dibahas DPR. Kedua, dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR belum memperjuangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berorientasi kepada rakyat. Ketiga, fungsi pengawasan yang dijalankan DPR cenderung tak tuntas. Keempat, kinerja rapat-rapat di komisi juga kurang menggembirakan. Kelima, penyerapan aspirasi belum efektif. Keenam, kinerja Badan Kehormatan DPR juga tidak memuaskan.

Jika ada produk legislasi, itupun ujungnya hanya memenuhi kepentingan individu, kelompok tertentu yang ada dalam oligarki kekuasaan serta yang pasti adalah kepentingan asing. Dan untuk rakyat adalah berbusa-busa janji perubahan. Fakta rakyat tidak pernah beranjak dari penderitaannya. Inilah demokrasi ala Indonesia, sebuah sistem yang cacat sejak kelahirannya dan tidak layak menjadi sistem yang diadopsi bagi umat Islam.

Waktu telah membuktikan kebobrokan demokrasi, seperti halnya di negara kampium demokrasi, Amerika. Terbukti demokrasi tidak melahirkan kebaikan lahir batin yang sesuai dengan fitrah manusia. Sebaliknya demokrasi menjerumuskan manusia dalam jurang derita dan kehidupan dengan peradaban ala hewan. Indonesia butuh perubahan dengan sistem yang lebih baik, Islam adalah jawaban finalnya.

DIBALIK KEDATANGAN OBAMA

Presiden Amerika Serikat Barack Obama berkunjung ke Indonesia pada 9 November 2010 M, setelah dua kunjungan yang telah direncanakan dibatalkan. Selama berada di Indonesia, ia bertemu Presiden Yudhoyono bersama kabinetnya dan berkunjung ke masjid terbesar di Asia Tenggara yakni Masjid Istiqlal. Terakhir ia menyampaikan pidato di kampus UI Depok.

Obama menyebut, Indonesia menduduki posisi penting dalam upaya Amerika untuk berkomunikasi dengan dunia Islam dan berhubungan dengan perekonomian Asia Tenggara yang tumbuh dengan cepat dan penuh vitalitas. Ben Rhodes, wakil penasihat keamanan nasional Amerika pada 29 Oktober 2010 menyatakan, “Di sana ada kesempatan untuk membahas kerja sama komprehensif yang telah kami tandatangani dengan Indonesia”. Akhirnya Obama di dalam pidatonya berbicara tentang demokrasi dan pembangunan dan mentransformasikannya kepada generasi Muslim di seluruh dunia. Dia juga berbicara tentang pluralisme dan toleransi di Indonesia.

Ada hal berbahaya dari kunjungan Obama, khususnya setelah pendeklarasian kesepakatan kerja sama antara Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa pada 18 September 2010 di Amerika yang disebut sebagai Kemitraan Komprehensif (Comprehensive Partnership). Titik bahayanya adalah implementasi poin-poin kerja sama itu yang mencakup seluruh sektor, meliputi politik dan keamanan (12 poin); ekonomi dan pembangunan (27 poin); kebudayaan, sosial pendidikan dan teknologi dan lainnya (15 poin). Implementasi kerja sama itu dimulai setelah penandatanganan oleh Obama dan SBY di Jakarta. Kerja sama tersebut menguatkan pengaruh Amerika di bidang politik, keamanan, ekonomi, kebudayaan, sosial, pendidikan, teknologi dan lain sebagainya.

Obama tidak berbeda dengan pendahulunya, George W Bush. Keduanya menyebarluaskan penjajahannya di sebagian besar dunia. Negara imperialis yang makin nyata kerusakannya itu itu terus berusaha merusak negara lain. Negara inilah yang berada di belakang berbagai krisis dan kekacauan di seluruh penjuru dunia. Permusuhannya terhadap Islam dan kaum Muslim sangat nyata. Dan sekarang Amerika sedang dalam situasi perang riil dengan Islam dan kaum Muslim. Atas dasar itu, maka apa yang dinamakan Kemitraan Komprehensif (Comprehensive Partnership)—istilah yang cukup bagus—faktanya adalah racun yang mematikan khususnya bagi kaum Muslim, karena itu merupakan penjajahan menyeluruh atas seluruh sektor kehidupan.

Dari bocoran dokumen Wikileaks telah nyata terungkap, Amerika Serikat berada di balik masalah terorisme buatan di negeri ini. Dan setelah terjadi berbagai ledakan, dengan cepat dinas intelijen Amerika mengikat kerja sama dengan dinas intelijen Indonesia. Ikatan kerja sama intelijen itu mencakup penyerahan buronan ke Amerika sebagaimana yang terjadi dalam penangkapan Umar Farouq dan Hambali. Amerika mendukung gerakan separatis di Papua untuk melanggengkan hegemoninya atas tambang terbesar di dunia itu. Amerika tak ingin keberadaannya lebih dari 50 tahun di Papua diusik. Kontrak baru pun diteken pada masa Presiden SBY. Hubungan militer kembali dijalin. Ini ditandai dengan dimulainya latihan militer bersama antara pasukan khusus militer Indonesia dan Amerika.

Amerikalah yang mengembangkan pusat-pusat pemikiran, demokrasi, pluralism, dan liberalisme. Amerika juga mendirikan dan mendanai American Corner di universitas-universitas besar di Indonesia. Melalui cara itu budaya liberal Amerika akan disebarkan di tengah anak-anak kaum Muslim di negeri ini.

Amerika pun memfokuskan diri menggarap kalangan perempuan. AS mengalokasikan dana dan menekan pemerintah untuk menyelenggarakan berbagai konferensi untuk perempuan dan memasukkan perempuan di pemerintahan dan parlemen di bawah kedok kesetaraan gender. Sebanyak 30 persen wakil rakyat harus berasal dari kalangan perempuan. Ide kebebasan perempuan kembali dipupuk dengan sebutan jender dan informasi-informasi baru.

Tak hanya itu, Amerika mendukung gerakan homoseksual. Negara inilah yang berada di belakang penyelenggaraan konferensi homoseksual di Surabaya. Untungnya konferensi ini gagal karena usaha pencegahan yang dilakukan umat Islam di sana.

Dengan kekuatan dananya, Amerika mengalokasikan dana ratusan juta dolar untuk menyebarluaskan budayanya di media massa di Indonesia. AS mensponsori berdirinya stasiun-stasiun radio, siaran film, dan program-program televisi seperti “idealisme Amerika” dan “film-film Hollywood”. Melalui media ini budaya rusak mereka disebarkan hingga ke setiap rumah kaum Muslim. Guna mendukung itu, AS melalui antek-anteknya di Indonesia menolak dengan keras UU Pornografi dan Pornoaksi.

Di bidang pendidikan, peran Amerika tampak nyata dalam perubahan kurikulum pendidikan khususnya di universitas-universitas Islam. Intervensi AS ini dimulai tahun 1970-an hingga sekarang. Melalui jalur pendidikan ini AS menyebarkan ide sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan), pluralisme, kebebasan beragama, dialog antar agama, kebebasan perempuan, penolakan terhadap penerapan syariah dan khilafah. Amerika juga berupaya mengubah kurikulum di pesantren-pesantren, khususnya pasca pendeklarasian atas apa yang disebut “perang terhadap terorisme –war on terrorism”.

Maka kunjungan Obama ke Indonesia tidak lain demi mengimplementasikan rencana-rencana beracunnya itu dalam upaya melanggengkan cengkraman AS atas Indonesia dengan seluruh kepentingan politik globalnya.

ISU TERORISME  DAN KEBRUTALAN DENSUS 88

Penguasa Indonesia makin terlihat masuk dalam pusaran proyek kontra terorisme yang diusung AS. Mengacu pada metode politik luar negerinya, permusuhan AS terhadap dunia Islam dibawah kedok perang melawan terorisme tidak hanya berlangsung pasca 911/2001, tapi sudah dirancang jauh hari. Meminjam analisis Noam Chomsky, pakar linguistik dari Massachussetts Institute of Technology, AS, bahwa kebijakan Amerika dan Barat terhadap Dunia Islam dengan isu “terorisme” ini sudah terasa begitu kuat sejak awal 1990–an. Tahun 1991, ia menulis buku “Pirates and Emperor: International Terrorism in The Real World.” Dalam artikelnya (The Jakarta Post 3/8/1993), dengan judul “Amerika Memanfaatkan Terorisme Sebagai Instrumen Kebijakan”, ia menulis bahwa Amerika memanfaatkan terorisme sebagai instrumen kebijakan standar untuk memukul atau menindas lawan-lawannya dari kalangan Islam.

Akhirnya dunia menyaksikan, pasca peristiwa 911/2001 dengan bendera “global war on terrorism” AS menghancurkan Afghanistan. Berikutnya Iraq. Politik stick and carrot pun dilakukan. Yang mendukung Amerika akan diberikan penghargaan sebagai kelompok atau negara moderat, cinta perdamaian, terbuka. Sementara yang menentang kebijakan Amerika akan dicap teroris, garis keras, pengacau perdamaian dan tuduhan-tuduhan lainnya. Amerika memilah menjadi dua; bersama teroris atau bersama AS dengan hadiah pujian sebagai negara moderat atau demokratis. Padahal dunia sampai hari ini belum mendapatkan konfirmasi akurat atas alasan yang selama ini dipropagandakan oleh AS untuk menyerang Afghan dan Iraq. Keterkaitan 911/2001 dengan pemerintahan Thaliban di Afghanistan adalah dusta. Kepemilikan senjata biologis Iraq di bawah rezim Saddam Husein lebih dusta lagi dan semua sarat dengan rekayasa AS.

Jutaan umat Islam tewas akibat kebiadaban state terrorism—AS bersama sekutunya. Mereka juga menghalalkan segala bentuk konspirasi dan tipu daya. Hal yang sama dipraktikkan oleh penguasa negeri Islam termasuk Indonesia yang menjadi kaki tangan imperialisme untuk menjalankan GWOT ala Amerika ini.

Indonesia terjerumus perangkap proyek global AS ini sejak peristiwa Bom Bali 1. Kooptasi kepentingan AS untuk wilayah Indonesia dikukuhkan dengan dibentuknya satuan khusus anti teror di bawah institusi Polri yaitu Den-88 dengan komandan pertamanya Gorris Merre setelah sebelumnya dididik di AS pasca Bom Bali-1. Dana jutaan dolar mengucur deras untuk proyek jangka panjang kontra terorisme di Indonesia.

Posisi Indonesia di bawah tekanan kepentingan AS makin tampak pada komitmen pemerintah Indonesia di bawah Presiden SBY untuk membangun kemitraan strategis dengan AS dalam rangka perang melawan terorisme. Hal itu kemudian dikukuhkan menjadi salah satu prioritas 100 hari program kerja pemerintahan SBY. Dalam National Summit di Jakarta pada Oktober tahun 2009, pemerintah melalui Kementerian Polhukam dalam 100 hari berusaha merumuskan blue print proyek kontra terorisme. Rencana ini sebelumnya sudah menjadi bahan pembicaraan SBY-Obama ketika bersua di Singapura. Dalam pertemuan tersebut SBY menegaskan, pemerintah Indonesia punya komitmen tinggi menyangkut isu perang melawan terorisme. Isu ini bahkan menjadi salah satu substansi kemitraan komprehensip Indonesia-AS yang kemudian disepakati di tahun 2010.

Simposium “Memutus Mata Rantai Terorisme dan Radikalisme” di Jakarta 27 Juli lalu yang menghasilkan sepuluh rekomendasi, menjadi legal opinion untuk mengukuhkan lahirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dibentuk melalui Keppres nomer 46 tahun 2010 dan ditandatangani Presiden 16 Juli 2010. Lembaga baru ini memiliki peran pokok mengatur empat kegiatan penanggulangan terorisme mulai dari pencegahan, perlindungan, eksekusi, dan deradikalisasi. Sebelum terbentuk ada embrionya yakni Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme di bawah Kemenkopolhukam. Ide pembentukan badan ini lahir dalam National Summit 2009, di Ritz Carlton, Jakarta, Oktober 2009.

Dua strategi utama yang akan diemban oleh pemerintah Indonesia pasca pelembagaan proyek kontra-terrorisme melalui BNPT yakni, pertama: Penindakan kepada sebagian individu yang disangka pelaku tindak “terorisme”. Kedua: penguatan legal frame, melalui lahirnya UU yang bisa memberikan payung dan legitimasi tindakan keras oleh pemerintah melalui Polri atau pihak terkait terhadap kelompok teroris atau kelompok yang dicap radikal dan yang mengusung ideologi yang dianggap membahayakan empat pilar bangsa. Makanya tak mengherankan pemerintah melalui Kemenpolhukam dan Kemenhan telah mengajukan rencana revisi UU Terorisme (UU no 15 tahun 2003) dan revisi RUU Intelijen. Selain itu pemerintah menyiapkan amandemen UU Keormasan dan tiga RUU Keamanan Negara. Semua menjadi prioritas program legislasi nasional di DPR.

Ketiga: dengan langkah soft power, secara rapi ada upaya kuat mengooptasi media massa agar menjadi instrumen propaganda yang sangat efektif untuk mengambarkan bahaya kelompok yang mengusung Islam sebagai ideologi dan implikasi sosial politik yang akan ditimbulkan. Upaya pencitraan negatif dilakukan secara kontinyu dan simultan melalui media massa yang dikendalikan penguasa. Ini bisa terlihat bagaimana peran media baik cetak maupun elektronik, juga media on-line, dalam isu terorisme di Indonesia. Di samping itu juga, ada indikasi menjadikan instrumen government dan NGO melalui individu-individu di dalamnya sebagai corong aktif yang menyuarakan bahayanya Islam ideologi. Ini terlihat pada proyek-proyek pemikiran dan dakwah yang dikembangkan melalui Kementerian Agama dan para pengasong Liberalisme dari berbagai jaringan kelompok liberal, pengusung HAM dan demokrasi. Yang tidak ketinggalan adalah adanya rekayasa menjadikan ormas-oramas tertentu sebagai “stempel” dengan mengusung isu atau ide yang bisa dihadapkan secara diametrikal terhadap kelompok-kelompok yang mengusung Islam ideologi. Ini terlihat dari pernyataan orang-orang tertentu yang dianggap representasi dari ormas tertentu menyatakan NKRI final dan akan membela sampai titik darah penghabisan jika ada upaya orang atau kelompok yang hendak meruntuhkan. Tentu bisa dipahami, jika langkah soft power ini berhasil maka akan melahirkan sikon kondusif pemerintah bersikap otoriter dan represif atas nama UU dan klaim aspirasi rakyat Indonesia.

Keempat: upaya pengarustamaan Islam moderat dengan berbagai strategi. Memunculkan tokoh-tokoh moderat dengan harapan menjadi rujukan umat. Menerbitkan buku yang kontra syariah dan membangun dialog antar iman, perubahan kurikulum di pesantren dan madrasah, serta kerja sama kebudayaan antar berbagai lembaga dan ormas.

Itu semua menunjukkan motif hakiki AS atas dunia Islam, yaitu meneguhkan imperialisme dan mengubur seluruh potensi yang bisa mengeliminasi hegemoninya. Pemerintah Indonesia menutup mata, bahwa proyek kontra terorisme motifnya adalah kepentingan politik global AS atas dunia Islam guna melanggengkan sekulerisme dan demokrasi, mereduksi perjuangan syariah Islam dan Khilafah. Melalui terjaminnya hegemoni dan kepentingan asing (Amerika dan sekutunya), Indonesia menjadi basis moderatisasi dunia Islam dan negara satelit bagi Barat (AS) sehingga mematikan ruhul jihad umat Islam. Inilah motif hakiki dari “GWOT” baik oleh AS di dunia Islam atau yang berlangsung di Indonesia melalui penguasa komprador.

DENSUS  88 MELANGGAR  HAM

Selama proyek “WOT” di Indonesia paling tidak melalui Densus 88 telah banyak umat Islam menjadi korban.Tercatat sejak tahun 2003-2010 Densus menembak lebih dari 45 orang dan menangkap lebih dari 564 orang. Periode Januari-Mei 2010; 58 ditangkap dan 13 mati ditembak. Sebanyak 102 kasus di Aceh dan diadili. Inilah yang melahirkan siklus kekerasan yang tidak berujung.

Cara penangkapan dan penggerebekan terduga teroris oleh Densus 88 disoroti oleh Komnas HAM. Densus 88 seringkali melanggar HAM saat beraksi memberantas terorisme. “Atas nama perang melawan terorisme, tentunya tidak dapat dijadikan pembenar bagi Densus 88 untuk mengabaikan norma-norma HAM. Khususnya sebagai dalih pembenar untuk melakukan tindakan ekstra judicial killing,” ujar Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, dalam jumpa pers Catatan Akhir Tahun Komnas HAM di Hotel Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2010).

Data yang dimiliki Komnas HAM menyebutkan, setidaknya ada sejumlah terduga teroris yang tewas saat penggerebekan Densus 88. Tiga teroris yang ditembak mati di Aceh, lima di Serdang, tiga di Tangerang, tiga di Cawang, dan dua di Tanjungbalai, Karimun. “Sejumlah terduga teroris yang tertembak dan akhirnya meninggal dalam beberapa kasus tidak bisa diidentifikasi peranannya atau salah sasaran yang jarang dijelaskan kepada publik,” kata Ifdhal. Selain itu, ada juga korban salah tangkap oleh Densus 88. Komnas HAM banyak menerima laporan dari korban yang salah tangkap. Data Komnas HAM, 16 orang yang ditangkap di Jakarta dan Bekasi, 11 orang di antaranya dibebaskan. Sementara di Medan, dari 21 terduga teroris yang ditangkap, lima orang dibebaskan. “Penangkapan yang diikuti penahanan tersebut, seringkali tidak mengindahkan hak-hak orang yang ditangkap tersebut. Di antaranya hak untuk mendapatkan penasihat hukum. Pihak keluarga juga sering kali tidak diberi akses informasi yang memadai,” kata Ifdhal.

Terkait masalah ini, Ifdhal sudah sering mengajukan protes ke Mabes Polri. Namun sayangnya, jawaban yang diberikan selalu normatif dan tidak menyelesaikan persoalan. “Kami minta agar Densus 88 tidak memberantas teror dengan teror,” katanya. (detik.com, 10/12/2010)

Menurut anggota Komnas HAM Saharuding Daming, setidaknya ada tujuh indikasi temuan bahwa Densus 88 melanggar HAM. Pertama, Densus 88 telah dan sedang menyebarkan kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu terutama kelompok-kelompok Islam yang disebut sebagai kelompok radikal melalui media massa, briefing, dll. Terlihat pimpinan Polri khususnya Densus 88 membangun pencitraan bahwa kelompok Muslim radikal itu harus dimusuhi. Kedua, dalam strategi pemberantasan teroris yang dilakukan oleh Densus 88 cenderung hanya mengandalkan informasi yang belum teruji akibat dari manajemen intelijen yang tidak profesional. Sehingga ada banyak keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 itu mengarah kepada fitnah, karena beranjak dari informasi yang tidak akurat dan tidak valid.

Ketiga, Densus 88 cenderung mengumbar tindak kekerasan dalam bentuk yang sangat sadis, yakni dengan mengeksekusi mati. Ini jelas bertentangan dengan aturan hukum terutama UU tentang HAM. Dalam aturan yang berlaku orang yang baru dinyatakan tersangka tidak boleh dieksekusi, tapi ini belum juga jadi tersangka malah, baru informasi awal, tetapi Densus 88 sudah mengeksekusi mati. Dalih melawan yang sering digunakan Densus 88, menurut Daming, cuma dagelan polisi untuk mencari alibi. Fakta di Jatiasih, Ciputat, Tanjung Balai itu tidak ditemukan adanya perlawanan sebagaimana yang diklaim Polri. Keempat, operasi salah tangkap yang ditimbulkan Densus 88 itu tidak saja menimbulkan traumatik kepada korban tetapi juga kepada keluarga korban. Kelima, Densus 88 bukan saja terjadi banyak korban jiwa, tetapi korban harta juga. Seperti yang terjadi di Temanggung, kebun-kebun tembakau warga yang di sekitar penggerebekan rusak. Keenam, penganiayaan fisik maupun psikis terhadap korban-korban yang ditangkap Densus 88. Misalnya, Muhammad Jibriel, Komnas menemukan data wajahnya itu memar, babak belur, lima giginya tanggal akibat pukulan yang terus menerus. Ketujuh, Densus 88 mendapatkan dana dari negara-negara asing terutama Amerika Serikat dan Australia. Ini jelas ada agenda-agenda Barat untuk menghantam umat Islam dengan memperalat satuan kepolisian Indonesia sendiri. Menurut Daming, ini sangat ironis sekali karena Polri ini dibentuk oleh negara dalam rangka melindungi rakyat bukan malah menjadi kaki tangan asing.

Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU HAM No 39 Tahun 1999 maupun UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dan Indonesia dengan demokrasinya telah menunjukkan wajah aslinya, pemerintahan yang tiran, represif dan tidak mampu mengapresiasi perasaan, keyakinan dan aspirasi umat Islam. Negara tampak pongah, dengan bendera perang melawan terroisme mencoba secara sistemik mengkriminalisasi “negara Islam”, jihad, syariah dan Khilafah sebagai ancaman bagi Indonesia. Tentu ini adalah fitnah dan manipulasi mengikuti arahan dan dusta-dusta AS serta kawan-kawannya.

Suatu kebohongan sekaligus kebodohan mengaitkan kewajiban penegakan negara Islam dengan tindakan terorisme. Ada agenda busuk di balik pengaitan ini yakni agar masyarakat takut, tertipu dan akhirnya tidak setuju dengan penegakan syariat Islam dalam bingkai negara. Upaya ini memang secara sistematis dilakukan oleh kekuatan-kekuatan imperialis yang khawatir akan kebangkitan Islam.

Upaya memberikan citra jelek terhadap syariah Islam ini disebutkan dalam rekomendasi Ariel Cohen (The Heritage Foundation). Dia menulis: AS harus menyediakan dukungan pada media lokal untuk membeberkan contoh-contoh negatif dari aplikasi syariah, seperti potong tangan untuk kejahatan ringan atau kepemilikan alkohol di Chechnya, keadaan Afghanistan di bawah Taliban atau Saudi Arabia, dan tempat lainnya. Perlu juga diekspose perang sipil yang dituduhkan kepada gerakan Islam di Aljazair.(Hizb ut-Tahrir: An Emerging Threat to US Interests in Central Asia).

Jadi, tindakan dzalim pemerintah melalui Densus 88 tidak jauh beda dengan pelanggaran dan penindasan yang dilakukan oleh AS seperti di Abu Gharib, Guantanamo, dan penyiksaan sadis Dr Aafia. Mereka tak pernah memakai standar HAM untuk mengukur dan mengoreksi. Makanya HAM ala Barat tidak lebih sebagai alat penjajahan dan manipulasi di dunia Islam.

SKANDAL  BAILOUT BANK CENTURY

Salah satu kasus yang banyak menyita perhatian publik selama tahun 2010 bahkan sampai saat ini adalah skandal Bank Century (kini bernama Bank Mutiara). Kasus ini heboh, karena dalam skandal tersebut terjadi penggelontoran uang negara sebesar Rp 6,76 triliun yang penuh rekayasa dan sarat dengan tindakan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat penting di negeri ini. Bahkan konon kabarnya disinyalir dana bailout Bank Century mengalir ke dana kampanye salah satu partai politik dan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 20091. Oleh karenanya, banyak pihak menilai skandal Bank Century sejatinya adalah ‘perampokan’ uang rakyat yang berkedok penyelamatan dunia perbankan.

Skandal Bank Century bermula dari hasil rapat Komite Stabilitas dan Sistem Keuangan (KSSK) pada tanggal 21 November 2008 yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik sehingga diputuskan untuk menyelamatkan Bank Century. KSSK yang terdiri hanya dua orang yaitu Menteri Keuangan (saat itu dijabat oleh Sri Mulyani) yang bertindak sebagai Ketua KSSK dan Gubernur Bank Indonesia (saat itu dijabat oleh Boediono) sebagai anggota beralasan bahwa penyelamatan Bank Century dilakukan untuk menjaga efek domino kegagalan Bank Century terhadap perbankan nasional dan ekonomi secara umum sehingga kepercayaan investor tetap terjaga saat dunia sedang dilanda krisis ekonomi global. Hasilnya adalah digelontorkannya uang negara melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berupa dana bailout sebesar Rp 6,76 triliun. Keputusan ini memiliki banyak kejanggalan dan penuh rekayasa karena:

Pertama, Bank Century tergolong bank yang sangat kecil dibandingkan total asset perbankan nasional. Proporsi asset Bank Century terhadap industri perbankan nasional hanya sebesar 0,72 persen. Demikian pula dengan dana pihak ketiga di Bank Century hanya 0,68 persen dari total dana di perbankan, kredit Bank Century hanya 0,42 persen dari total kredit perbankan dan pangsa pasar kreditnya hanya 0,42 persen dari total kredit perbankan2. Jelas, dengan kecilnya ukuran proporsi Bank Century tersebut sulit untuk bisa mempengaruhi sistem keuangan dan ekonomi Indonesia secara umum sekalipun terjadi penarikan dana secara tiba-tiba. Tambahan pula, Bank Century bukan bank retail yang memiliki banyak nasabah dan kantor cabang. Menurut BPK, Bank Indonesia tidak memberikan informasi yang akurat mengenai status keuangan Bank Century di hari-hari genting bulan November tahun 2008 ketika keputusan bailout diambil. Bahkan BPK dalam kesimpulannya akhir November 2009 menyebut ada sembilan kejanggalan dalam penyelamatan Bank Century, termasuk bagaimana terbentuknya Bank Century lewat merger hingga pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia.

Kedua, pada November 2008 ada tiga bank kecil yang memiliki CAR di bawah 8 persen (batas CAR minimum bailout menurut ketentuan BI) tetapi yang diselamatkan hanya Bank Century yang justru memiliki CAR negatif (-3,5 persen) pada saat bailout3. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, dengan kondisi tersebut, seharusnya Bank Century juga ikut ditutup. Untuk dapat menyalurkan dana bailout ke Bank Century, Bank Indonesia melakukan rekayasa dengan mengubah ketentuan persyaratan bailout, dari yang semula CAR 8 persen menjadi CAR positif, dan menggunakan CAR Bank Century per 30 September 2010 (2,35 persen) sebagai dasar bailout.

Ketiga, sebagian aset Bank Century adalah surat-surat berharga yang tidak ada nilainya alias aset bodong dan aset tidak berkualitas. Dengan demikian, sejak awal bisa diperkirakan bahwa LPS pasti akan merugi karena suntikan dana bailout tidak akan sebanding dengan asset yang diambil alih4. Hal ini sama seperti kasus skandal BLBI pada tahun 1998 di mana bank-bank banyak yang menyerahkan aset bodong dan aset yang tidak berkualitas untuk mendapatkan kredit BLBI sehingga merugikan negara ratusan triliun rupiah.

Keempat, membengkaknya suntikan dana terhadap bank ini menjadi Rp 6,76 triliun walau awalnya yang diusulkan hanya sebesar Rp 632 miliar. Hal ini semakin diperkuat dengan kesaksian Robert Tantular (Direktur Bank Century saat itu) di DPR tanggal 12 Januari 2010 yang mengaku hanya mengajukan permintaan dana bailout sebesar Rp 2,7 triliun.

Dari fakta-fakta tersebut tampak keputusan bailout Bank Century tidak memiliki dasar argumentasi kuantitatif yang memadai, dan kalaupun mengandalkan analisa psikologis (judgment) maka sulit untuk diukur dan terkesan subyektif. Siapapun yang mencermati proses bailout Bank Century yang ‘tidak normal’, sejatinya akan menemukan bahwa ini adalah kongkalingkong sistematis antara regulator dan pemilik bank untuk ‘merampok’ uang negara sebagaimana kasus BLBI dan Bank Bali.

Argumentasi tersebut semakin diperkuat dengan hasil rapat paripurna DPR, 3 Maret 2010 yang menyatakan bahwa bailout yang dikucurkan untuk Bank Century melanggar sejumlah aturan hukum yang hasilnya menyimpulkan bahwa ada pelanggaran dan penyimpangan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana umum. Selain itu juga DPR secara tegas menyebutkan Boediono dan Sri Mulyani Indrawati sebagai orang yang bertanggung jawab atas kebijakan ini. Harapan publik pun semakin tinggi ketika kasus ini dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sayangnya hingga penghujung tahun 2010, penyelesaian kasus ini tak kunjung menunjukkan titik terang. Padahal, reputasi KPK sebelum kasus skandal Bank Century, terkenal sangat sigap dalam menangani kasus-kasus korupsi. Bahkan KPK menyatakan belum menemukan bukti indikasi korupsi dalam kasus Bank Century5. Semua hasil ini seakan berbalik menjadi antiklimaks, dan mementahkan semua euforia publik yang terbangun sejak DPR melimpahkan kasus ini ke KPK.

Pasang surutnya penyelesaian skandal Bank Century tak lepas dari terlibatnya orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan dalam kasus tersebut. Bambang Soesatyo, salah satu panitia angket Century menyatakan amat mustahil negara mengalami kerugian triliun rupiah tanpa me­libatkan pejabat atau pe­nyelenggara negara6. Indikasi ini pun semakin kuat jika melihat adanya upaya sistematis pelemahan KPK sejak menangani kasus Bank Century. Todung Mulya Lubis mengungkapkan ada tiga upaya melemahkan KPK yakni pelemahan institusional, finansial, dan individual. Pelemahan institusional dengan mengajukan judicial review dan kriminalisasi petinggi KPK. Pelemahan finansial dengan munculnya wacana audit KPK. Dan pelemahan individual dengan ancaman dari kepolisian dan kejaksaan untuk menarik anggotanya dari penyidik KPK.

Dugaan keterlibatan ‘orang besar’ sebenarnya bisa ditelusuri dari timing keputusan bailout Bank Century yang dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2009. Banyak pihak menilai kasus ini sengaja direkayasa untuk mendapatkan ‘dana segar’ kampanye. Hasil audit BPK menemukan bahwa terdapat dana sebesar US$ 18 juta, yang berasal dari dana bailout ditransfer ke beberapa rekening nasabah Bank Century, yang menurut Dr George Aditjondro penulis buku Gurita Cikeas disebut-sebut dekat dengan pusat kekuasaan dan mensinyalir memberikan bantuan dana kampanye pada kepada salah satu partai dan calon presiden pada pemilu 20097. Menurut Rizal Ramli, salah satu saksi ahli Pansus Hak Angket Bank Century menyatakan bahwa ada motif kekuasaan di balik keputusan bailout Century, “Kalau kita lihat kejadian ini menjelang pemilu motifnya bukan uang. Ada yang diiming-imingi jadi wapres ada yang diiming-imingi jadi Menkeu kembali, ini adalah goodway untuk balik,”8. Hal senada juga diungkapkan oleh mantan Ketua KPK Jimly Asshiddiqie bahwa kasus Bank Century tidak murni masalah hukum secara teknis (Republika Online, 26/08/2010).

Jika merunut kembali kasus ini, Boediono dan Sri Mulyani termasuk Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono merupakan figur-figur sentral dan paling menentukan di balik skandal dana talangan senilai Rp 6,7 triliun ini. Sayangnya, menurut hukum tata negara seorang Presiden dan Wakil Presiden memiliki kekebalan hukum yang dilindungi oleh konstitusi sehingga saat ini tidak mungkin dibawa ke pengadilan. Demikian pula dengan Sri Mulyani yang telah ‘melarikan diri’ ke AS. Tambahan pula, partai – partai politik yang dulunya vokal menyuarakan skandal Bank Century, kini hanya menjadikan kasus ini sebagai manuver politik untuk tetap mempertahankan posisinya dan meraih popularitas. Dengan kondisi seperti ini, penyelesaian kasus Bank Century dapat dipastikan menemui jalan buntu dan akan terlupakan begitu saja seiring dengan berjalannya waktu seperti nasib yang sama dengan mega skandal BLBI.

Persoalan skandal bank Century sebenarnya berpangkal pada tiga hal: Pertama, karut marutnya hukum sekuler yang tidak akan pernah mampu mewujudkan clean and good government. Hal ini sendiri diakui oleh pimpinan KPK Bibit Samat Riyanto yang menyatakan bahwa sekalipun KPK dan DPR menggunakan hukum yang sama dalam menyelesaikan Bank Century, tetapi masing-masing menafsirkannya secara berbeda (rimanews.com, 27/11/2010). Hal lainnya terkait dengan wacana hukum yang mengatakan bahwa “kebijakan tidak bisa dipidana”. Padahal semua kejanggalan-kejanggalan dan pelanggaran-pelanggaran dalam kasus Bank Century justru dikemas dalam bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan kalaupun dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), hampir dipastikan tidak akan berhasil karena konstitusi menyatakan harus disetujui oleh 2/3 anggota DPR yang hadir dalam paripurna. Dan kenyataannya hasil voting akhir pada paripurna lalu tidak mencapai 2/3 suara untuk membawa kasus ini ke MK.

Kedua, sistem ekonomi kapitalis yang di dalamnya dijalankan praktek perbankan berbasis ribawi dan transaksi non-riil yang selalu menciptakan siklus ekonomi yang bergolak. Pengalaman krisis tahun 1998 dan krisis keuangan global 2008 membuktikan betapa rapuhnya sistem ekonomi kapitalis yang rentan krisis. Argumen awal kasus bailout Bank Century pun dibangun berdasarkan krisis keuangan global yang terjadi saat itu.

Ketiga, penguasa yang tidak amanah dan pro-rakyat. Dalam kasus Bank Century, alih-alih penguasa menjaga amanah dan memikirkan nasib rakyat, yang terjadi justru ‘merampok’ uang rakyat dengan berbagai tipu daya. Ini merupakan konsekuensi logis dari sistem sekuler yang melahirkan penguasa sekuler yang hanya memikirkan kepentingan diri dan golongannya.

KENAIKAN TDL

Pada 1 Juli 2010 pemerintah atas persetujuan DPR telah menaikkan Tarif Dasar Listik (TDL) rata-rata 10 persen pada pengguna sambungan di atas 450-900 VA. Meski mendapatkan kecaman dari berbagai pihak temasuk pengusaha, kebijakan tersebut berlanjut. Dampak kebijakan tersebut pengusaha di sejumlah industri terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan. Di tingkat konsumen harga sejumlah barang mengalami kenaikan akibat membengkaknya biaya poduksi.

Kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif dasar sambungan 450-900 VA sekilas memang populis karena dianggap masih berpihak ke rakyat kecil. Pada tahun 2008 konsumen listrik golongan 450-900 VA hanya sebesar 27 persen dari total penjualan listrik PLN. Namun demikian secara ekonomis kenaikan biaya produksi yang ditanggung oleh golongan bisnis dan industri tersebut pada faktanya dilimpahkan ke konsumen. Akibatnya inflasi barang-barang manufaktur mengalami peningkatan sehingga sedikit banyak menggerus daya beli konsumen termasuk pengguna 450-900 VA. Selain itu kenaikan tersebut memberikan kontribusi pada naiknya biaya produksi industri dalam negeri sehingga makin tidak kompetitif dibandingkan produk-produk impor yang kian marak di pasaran. Akibatnya permintaan terhadap produk dalam negeri akan menurun dan berdampak pada pengurangan penyerapan tenaga kerja. Pendapatan negara akibat penurunan nilai pajak dari badan usaha yang merugi tersebut tentu ikut berkurang.

Di sisi lain komposisi rumah tangga yang memiliki jaringan 450-900 VA tidak dapat mencerminkan bahwa mereka adalah kelompok masyarakat miskin atau hampir miskin sementara yang golongan di atasnya adalah kelompok kaya. Indikator kemiskinan tidak dapat diukur dari jenis sambungan listrik yang dipunyai. Banyak penduduk golongan menengah ke bawah terpaksa menikmati sambungan listrik di atas 450-900 VA seperti para pengontrak rumah dan para pensiunan. Sementara tidak sedikit golongan mapan merasa cukup dengan sambungan 450-900 VA.

Upaya penurunan subsidi listrik hingga batas minimal melalui peningkatan TDL memang telah menjadi agenda pemerintah saat ini hingga tahun-tahun berikutnya. Pada Nota Keuangan APBN 2011 misalnya dinyatakan bahwa dalam rangka mengurangi subsidi khususnya untuk listrik, pemerintah akan menempuh sejumlah kebijakan yang di antaranya penyesuaian TDL sebesar 15 persen yang akan diberlakukan mulai awal tahun 2011. Pemerintah juga menerapkan TDL sesuai dengan harga keekonomian secara otomatis untuk pemakain energi di atas 50 persen konsumsi rata-rata nasional tahun 2010 bagi pelanggan rumah tangga, bisnis dan publik dengan daya mulai 6600 VA ke atas.

Jika merujuk data konsumsi listrik PLN 2008 ditambah dengan kenaikan masing-masing golongan per 1 Juli 2010 maka tambahan pendapatan PLN diperkirakan mencapai Rp 8.8 triliun/tahun. Sementara menurut laporan keuangan PLN tahun 2009, BUMN tersebut bahkan telah membukukan laba bersih sebesar Rp 10,3 triliun. Selain itu subsidi listrik pada APBN-P 2010 juga naik menjadi Rp 56,15 triliun dari Rp 47,5 triliun tahun sebelumnya. Dengan demikian tanpa kenaikan tersebut sebenarnya keuangan PLN masih cukup sehat.

Pandangan bahwa subsidik listrik membebani APBN juga tidak berasalan. Nilai Rp 8.8 triliun yang akan diraup PLN tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan makin memperburuk kondisi perekonomian negara ini. Bila pun perlu pemangkasan anggaran maka semestinya pos-pos non-subsidi yang kurang produktiflah yang didahulukan. Sebut saja dana pembayaran utang dan bunganya serta anggaran departemen-departemen tertentu yang mendapat jatah anggaran lebih besar dari kemampuan dan kebutuhannya. Buktinya, dalam tiga tahun terakhir nilai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) masih sangat tinggi. Tahun 2009 saja angkanya mencapai Rp 23.96 triliun.

Padahal besarnya subsidi listrik merupakan akibat tidak efisiennya pengelolaan PLN yang justru lahir dari kebijakan pemerintah sendiri. Salah satu sumber infesiensi tersebut adalah besarnya komponen pembelian BBM pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik. Dengan demikian, adalah hal yang tidak logis jika kelemahan pemerintah ditimpakan kepada rakyat. Parahnya lagi yang menanggung dampak bukan hanya konsumen PLN namun juga rakyat yang hingga kini masih hidup tanpa ketersediaan listrik. Oleh karena, bagaimanapun juga kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai subsidi dengan meningkatkan TDL pada tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya merupakan kebijakan yang keliru dari sisi teknis ekonomi.

Tidak efisiennya biaya energi memang diakui manajemen PLN. Berdasarkan Laporan Keuangan PLN 2009, biaya terbesar PLN adalah biaya pembelian bahan bakar (56 persen), pembelian listrik dari pihak swasta (19 persen) dan biaya penyusutan (9 persen). Dari total pembelian bahan bakar senilaI Rp 76 triliun, 63 persen digunakan untuk membeli BBM dengan harga internasional (MOPS) dan sisanya untuk batu bara (16 persen), gas (10 persen) dan panas bumi (2 persen). Padahal penggunaan gas dan batu bara jauh lebih murah dari BBM.

Sayangnya proses tersebut terbentur oleh kebijakan SDA yang karut marut. Sejak awal tahun 1970-an hingga 2007, kontrak jual beli gas yang dialokasikan untuk domestik mencapai 20,12 TCF (48 persen) sementara yang diekspor sebesar 21,55 TCF (52 persen) (Buletin BP Migas, No. 46, Juni 2008). Belakangan 70 persen hasil produksi lapangan gas Donggi-Senoro diputuskan untuk diekspor dan sisanya untuk domestik yang juga dijual dengan harga internasional. Padahal Dirut PLN telah menyatakan masih defisit pasokan gas sehingga sanggup membeli seluruh produksi Donggi Senoro dengan harga internasional sekalipun. Saat ini saja sekitar 5 ribu MW Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) terpaksa mengonsumsi solar. Padahal jika menggunakan gas, PLN dapat menghemat sedikitnya Rp 10 triliun per tahun (Investor Daily, 16/7/10). Walhasil meski merupakan penghasil gas terbesar ke-10 di dunia, pemerintah justru lebih berpihak pada pihak asing ketimbang industri dalam negeri termasuk PLN yang justru mengalami kekurangan pasokan gas.

Selain itu pasokan batu bara juga dikuasai oleh swasta sehingga sebagian besar batu bara Indonesia diekspor ke luar negeri. Sejak 2000-2008, produksi batu bara Indonesia diekspor ke luar negeri rata-rata 73 persen per tahun. Padahal kebutuhan batu bara domestik masih sangat tinggi termasuk kebutuhan energi PLN. Kalaupun tersedia stock maka PLN harus membeli dengan harga internasional. Bahkan yang sangat ironis, pada tahun 2009 BUMN tersebut harus mengimpor batu bara dari Australia akibat tidak mendapat pasokan yang memadai dari dalam negeri.

Kondisi ini terjadi karena sistem ekonomi negeri ini telah mengadopsi model kapitalisme liberal, di mana pemerintah diminimalkan fungsinya dalam kegiatan ekonomi termasuk pengelolaan sumber daya alam. Dalam kasus sumber daya energi, pemerintah terpasung pada kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan domestik. Selain itu pemerintah juga tidak berani melakukan perubahan mendasar pada kontrak-kontrak tersebut padahal ongkos yang harus ditanggung akibat rendahnya supply sumber energi seperti gas dan batu bara terhadap kebutuhan domestik sangat besar.

Sumber inefisiensi lainnya adalah kontrak pembelian listrik oleh PLN dari perusahaan listrik swasta (IPP). Karena keterbatasan dalam memproduksi listrik maka PLN harus membeli listrik dari perusahaan swasta (Independent Power Producers). Ini tidak efisien karena harga tersebut telah memperhitungkan margin keuntungan dari IPP tersebut. Ini akan berbeda jika pemerintah mampu untuk memproduksi listrik sendiri. Berdasarkan Neraca Energi PLN 2009 tercatat sebanyak 39 GW.h atau 25 persen dari total listrik yang dijual PLN, merupakan hasil pembelian dari swasta. Selain itu sejarah kontrak-kontrak tersebut juga sarat dengan KKN sehingga membebani keuangan PLN. Dampak dari penjualan listrik PT Paiton I kepada PLN (1994-2007) misalnya, meski telah dinegosiasi namun hingga saat ini PLN tetap harus membayar tunggakan utang dari perusahaan tersebut yang kini tersisa Rp 6,5 triliun.

Susut jaringan (losses) listrik juga menjadi salah satu pengeluaran terbesar PLN baik akibat teknis maupun non teknis seperti pencurian dan kongkalikong antara petugas PLN dengan konsumen khususnya industri yang berskala besar. Susut jaringan teknis terjadi karena sejumlah gardu kabel dan peralatan lainnya yang dimiliki PLN adalah peralatan tua sehingga menyebabkan pemborosan. Dari tahun 2004-2008 rata-rata susut jaringan sebesar 11 persen dari total produksi. Pada tahun 2009, nilainya mencapai Rp 11,8 triliun.

Selama subsidi pemerintah ini hanya untuk meng-cover selisih biaya pokok penyediaan (BPP) listrik PLN yang mencapai Rp 1.200 per kwh dengan harga jual kepada konsumen golongan tertentu sebesar Rp 650 per kwh. Besarnya BPP tersebut sangat dipengaruhi oleh biaya pembelian bahan bakar, pembelian listrik swasta dan susut jaringan. Semestinya dengan membenahi ketiga elemen tersebut BPP dapat ditekan sehingg gap antara harga produksi dengan harga jual dapat dikurangi.

Di sisi laing anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk membangun infrastruktur listrik berbiaya murah sangat terbatas sehingga proyek pembangunan pembangkit listrik banyak mengandalkan utang luar negeri seperti dari Jepang, China dan Bank Dunia. Proyek tersebut tentu tidak gratis sebab di samping berbunga, jasa konsultan dan bahan baku biasanya berasal dari negara donor.

Berbagai kelemahan PLN saat ini seperti tingginya susut jaringan, pelayanan yang buruk, ketidakmampuan dalam memenuhi permintaan sambungan baru atau penambahan daya, dijadikan alasan oleh sejumlah pihak untuk melakukan privatisasi di sektor kelistrikan melalui intervensi UU. Pada UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Kelistrikan, pihak swasta termasuk asing telah diberikan ruang untuk turut menyediakan listrik. Selain itu upaya swastanisasi listrik melalui mekanisme unbundling, yakni memecah monopoli PLN dalam pengelolaan listrik dari hulu hingga hilir dengan melibatkan swasta juga terus diupayakan oleh sejumlah pihak. Dengan demikian PLN bukan lagi pemain tunggal dalam menyediakan listrik untuk publik.

Oleh karena itu, yang harus dilakukan pemerintah adalah disamping membenahi efisiensi PLN, juga semestinya terus meningkatkan subsidi kepada PLN sehingga mampu membangun pembangkit-pembangkit yang dapat memperluas jangkauan jaringannya sehingga menjangka seluruh lapisan masyarakat dan dapat memenuhi pertumbuhan kebutuhan publik terhadap ketersediaan listrik secara stabil. Hal ini karena rasio elektrifikasi nasional, atau sambungan listrik ke rumah tangga secara nasional masih 65 persen. Bahkan di NTB dan Papua rasionya masih 32 persen sementara di NTT baru 24 persen (PLN, 2009). Jumlah itupun masih kurang dibandingkan tingkat kebutuhan listrik penduduk negara ini yang setiap tahunnya meningkat pesat seiring pertumbuhan ekonomi yang terus menggeliat. Padahal tanpa adanya dukungan energi listrik yang memadai maka sangat sulit bagi negeri ini untuk mendorong kegiatan ekonominya sejajar dengan negara-negara maju.

Di sisi lain persoalan kelistrikan nasional saat ini sebenanya berakar dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Padahal dalam pandangan Islam sistem tersebut bertentangan dengan aqidah Islam karena sistem tersebut berlandaskan pada sekularisme dimana urusan kenegaraan termasuk bidang ekonomi dipisahkan dari agama. Berbeda dengan Islam yang mengharuskan seluruh aspek kenegaraan wajib diatur berdasarkan syariat Islam.

Islam telah menegaskan bahwa listrik yang digunakan sebagai bahan bakar masuk dalam kategori ’api’ yang merupakan barang publik. Termasuk dalam kategori tersebut adalah berbagai sarana dan prasarana penyediaan listrik seperti tiang listrik, gardu, mesin pembangkit, dan sebagainya. Rasulullah saw bersabda: ”Manusia berserikat pada tiga hal: air, api dan padang gembalaan.” (HR. Muslim dan Abu Daud). Ditambah lagi, sebagian besar sumber energi dalam memproduksi listrik baik yang dikelola oleh PLN maupun swasta merupakan barang-barang tambang yang juga merupakan barang publik seperti minyak bumi, gas dan batu bara.

Selain itu pengelolaan barang publik hanya diwakilkan kepada kepala negara (Khalifah) untuk dikelola demi kemaslahatan rakyat. Selain itu barang tersebut tidak boleh dimiliki dan dikuasai oleh swasta baik domestik ataupun asing. Adapaun mekanisme distribusinya sepenuhnya diserahkan kepada ijtihad dan pendapat Khalifah. Dengan demikian, barang publik tersebut dapat digratiskan seperi air dan listrik yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan rakyat tanpa ada yang diistimewakan atau dikecualikan. Barang publik juga dapat dijual dengan harga pasar seperti minyak bumi dan logam. Meski demikian harga penjualannya dikembalikan kepada rakyat tanpa ada yang dikecualikan. Di Baitul Mal, dana tersebut disimpan dalam pos harta milik umum di mana Khalifah sama sekali tidak diperkenankan menggunakannya untuk kegiatan negara. (al-Maliky: 41: 1965)

Berdasarkan hal di atas, pengelolaan kelistrikan nasional saat ini jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Islam antara lain: kebijakan energi yang memberikan peluang kepada swasta untuk mengelola dan menguasai sumber energi seperti minyak bumi, gas dan batu bara; pemberian kewenangan kepada swasta untuk memproduksi listrik dengan sumber energi yang berasal dari barang publik yang kemudian menjualnya kepada PLN dengan harga ekonomis; pengelolaan listrik dikelola oleh badan perseroan yang motif utamanya adalah mencari keuntungan. Konsekuensinya, pelayanan hanya diberikan kepada mereka yang mampu untuk membayar; biaya yang ditetapkan PLN untuk mengkonsumsi listrik baik biaya pemasangan maupun pemakaian per kwh pada faktanya membuat sebagian rakyat tidak mampu untuk mendapatkan aliran listrik dan sebagian lagi kesulitan untuk membayarnya; profit penjualan listrik yang dikelola oleh PLN saat ini selain digunakan sebagai dana operasional perusahaan, juga disetorkan ke negara dan dicampur dengan sumber pendapatan lain untuk digunakan pada berbagai urusan kenegaraan seperti membayar utang dan membayar gaji pegawai; proyek pengembangan listrik yang dilakukan oleh pemerintah banyak bergantung pada utang luar negeri.

Dengan menerapkan konsep Islam sebenarnya harga listrik di Indonesia tidak perlu dinaikkan bahwa sangat mungkin untuk digratiskan secara proporsional kepada seluruh rakyat. Meski demikian hal tersebut tidak mungkin terlaksana selama sistem ekonomi negara ini menganut sistem ekonomi kapitalisme. Oleh karena itu penerapan syariah Islam secara menyeluruh melalui penegakan sistem Khilafah menjadi sebuah keharusan sehingga sistem Islam dapat ditegakaan secara menyeluruh termasuk dalam pengelolaan listrik.

PRIVATISASI KRAKATAU STEEL

Perampokan Kekayaan Rakyat

Perampokan kekayaan rakyat kembali terjadi dengan potensi kerugian negara akan lebih besar dan dahsyat dibandingkan dengan kasus skandal Bank Century. Perampokan tersebut dilakukan Pemerintah melalui Kementerian BUMN dengan menjual atau melepas 3,15 miliar lembar saham Krakatau Steel dengan harga Rp 850 per lembar saham sehingga meraup total dana sebesar Rp 2,681 triliun. Persoalan muncul ketika pelepasan saham dinilai tidak transparan. Penetapan harga saham perdana terlalu rendah sebesar Rp 850 per lembar saham. Terbukti sehari setelah pelepasan saham perdana tanggal 11 november 2010, saham Krakatel listing (dijual) di pasar sekunder yaitu Bursa Efek Indonesia dengan kode KRAS harganya langsung melejit dengan kenaikan mencapai sebesar 50,5 persen dari harga perdana dengan harga jual sebesar Rp 1.280, sehingga keuntungan yang diterima oleh pembeli saham perdana (IPO) sehari itu saja diperkirakan sebesar Rp 1,2 triliun (detikfinance, 11/11) dan tentu ini adalah perampokan uang rakyat yang dilegalkan melalui penjualan saham Krakatau Steel.

Sayangnya pro dan kontra penjualan saham perdana (IPO) PT Krakatau Steel ini fokusnya pada penetapan harga perdana yang terlalu rendah. Padahal akar masalahnya adalah kebijakan privatisasi terhadap harta milik rakyat. Dalam pandangan Islam, industri besi dan baja merupakan Industri milik umum (rakyat) yang status hukumnya haram diprivatisasi walaupun seandainya dijual dengan harga saham perdana (IPO) wajar maupun tinggi terlebih lagi kalau dijual dengan harga murah.

Dalam kasus penjualan saham perdana PT Krakatau Steel memang bukan saja privatisasinya sendiri yang merugikan rakyat tapi proses privitasinya juga penuh dengan rekayasa yang secara sistematis akan merugikan rakyat baik penentuan harga saham perdana (IPO) maupun penggunaan dana hasil penjualan saham tersebut. Dalam kasus penentuan saham perdana, menurut Ketua Presidium Nasional Asosiasi Baja Dunia (WSA) Arief Poyuono sangat janggal karena saat ini keadaan pasar saham di Indonesia sedang mengalami trend strong Bullish (harga saham sedang menguat). Di sisi lain, permintaan baja dunia kemungkinan “rebound” (berbalik naik) tahun ini, tumbuh 13,1 persen setelah kontraksi pada 2009, dan akan mencapai rekor tinggi pada 2011. Maka harga penawaran perdana (IPO) PT Krakatau Steel yang dipatok Rp 850 per lembar saham dinilai underpriced (terlampau rendah) dan sangat tidak masuk akal. Terlebih lagi kinerja keuangan PT KS juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dan positif dengan mencatatkan laba bersih hingga semester I-2010 sebesar Rp 997,75 miliar atau lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya sebesar Rp 800 miliar. Dengan pendapatan mencapai Rp 9 triliun berarti laba bersih perseroan lebih tinggi 24,7 persen.

Dengan data tersebut sulit untuk dipungkiri bahwa penetapan harga saham perdana penuh dengan korupsi dan kolusi serta rekayasa antara para politikus dengan para kapitalis (pengusaha). Terlebih lagi dalam IPO itu, PT KS menunjuk tiga penjamin emisi yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Bahana Securities yang semuanya adalah BUMN. Data lain yang memperkuat adanya dugaan pat-pat gulipat, antara lain, adalah informasi yang diperoleh di lapangan bahwa investor lokal menawar harga saham KS di atas Rp 1.000 per saham, sementara investor asing hanya menawar saham KS di kisaran Rp 800 per saham hingga Rp 1.000 per saham. Jika benar demikian, tentunya penawaran harga saham KS IPO harus lebih tinggi dari level Rp 1.000. (RMOL, 3/11/2010). Korupsi dan kolusi antara politikus dengan para kapitalis semakin aman ketika BAPEPAM menolak memberikan data nasabah pembeli saham Krakatau Steel dengan alasan perlindungan terhadap kerahasiaan data nasabah dan akan membahayakan sistem pasar modal Indonesia serta merusak kepercayaan investor.

Penjualan saham (privatisasi) PT Krakatau Steel dilakukan oleh pemerintah dengan alasan untuk menambah modal dan meningkatkan kinerja perusahaan serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan. Privatisasi sebenarnya merupakan skenario neoliberal yang dilahirkan dari konsensus Washington untuk mengalihkan kekayaan-kekayaan milik umum (rakyat) menjadi milik segelintir orang yaitu para kapitalis. Kinerja PT Krakatau Steel yang belum optimal sebenarnya akibat kebijakan pemerintah yang justru tidak mendukung industri dalam negeri di antaranya, kebijakan impor bahan mentah seperti sumber bijih dan pasir besi. Padahal bahan baku itu cukup berlimpah di berbagai daerah seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Jawa. Kebijakan ini tidak memungkinkan PT Krakatau Steel mencari di dalam negeri karena ada kebijakan impor langsung bahan mentah tersebut. Sedangkan dari aspek pemasaran, kebutuhan baja dalam negeri mencapai 6-7 juta ton per tahun. Sementara KS hanya mampu memproduksi 2,5 juta ton per tahun. Jadi dari aspek bahan baku dan pemasaran tidak ada kendala. Kurang optimalnya kinerja Krakatau Steel akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

Penjualan saham bukan solusi untuk meningkatkan kinerja Krakatau Steel. Kebutuhan modal untuk Krakatau Steel bisa diambil dari dana APBN, terlebih lagi ternyata dana yang dihasilkan dari penjualan saham perdana (IPO) bukan digunakan untuk PT Krakatau Steel tapi akan disetorkan kepada perusahaan baru patungan antara Krakatau Steel dengan perusahaan asing Pohang Steel Corporation (Posco). Dalam kerja sama tersebut PT KS berkewajiban menyetorkan saham maksimal sebesar 45 persen dari modal yang dibutuhkan, sementara Posco 55 persen. Maka porsi kepemilikan saham KS di perusahaan hasil Joint Venture ini hanya minoritas. Dengan dukungan modal, jaringan dan teknologi dari Posco, JV KS –Posco akan mampu berkembang menguasai pasar dalam negeri selain memiliki pangsa pasar ekspor yang besar. Sebagai pemegang saham mayoritas, Posco-lah yang akan menentukan kebijakan perusahaan sehingga keuntungan terbesar tentu akan dinikmati oleh Posco. Maka akibatnya harga besi dan baja dalam negeri akan sangat bergantung pada pihak asing. Dampaknya, pemerintah akan mengalami kesulitan mengendalikan harga dan pasokan baja sehingga pembangunan infrastruktur, properti dan industri berbahan baku besi-baja akan terhambat. Itulah bahaya yang lebih besar dari penjualan saham KS.

GAYUS DAN MARKUS

Potret Buruknya Birokrasi dan Mental Birokrat

Fenomena Gayus, PNS Dirjen Pajak golongan IIIA dengan rekening miliaran rupiah menghenyakkan banyak orang di tengah reformasi birokrasi yang digembar-gemborkan pemerintah. Betapa tidak, untuk ukuran PNS, sebenarnya gaji seorang Gayus sudah termasuk tinggi. Namun kasus Gayus menunjukkan banyaknya celah dalam sistem hukum dan perpajakan untuk mengambil keuntungan pribadi. Dengan membantu perusahaan-perusahaan yang bermasalah menyelesaikan pajaknya, Gayus mengaku, antara lain mendapat total Rp 30 miliar. Ini hanya untuk urusan membantu mengeluarkan SKP PT KPC yang ditahan pada awal 2008, membuat surat banding dan segala sesuatu persiapan banding PT Bumi Resources pada 2005, serta membantu SPT Sunset Policy Arutmin. Belum lagi dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang pernah diselesaikannya.

Bermula dari laporan transaksi mencurigakan oleh PPATK dan keterangan mantan Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Susno Duadji, kasus Gayus berkembang dan menyeret banyak pihak. Tak tanggung-tanggung, kalangan pejabat, jenderal, hakim dan jaksa bahkan pengacara pun menjadi pesakitan. Ini semakin membuktikan begitu masifnya jual beli perkara di negeri ini. Kasus Gayus hanyalah ujung gunung es berkeliarannya makelar-makelar kasus atau markus di Indonesia.

Walaupun, menurut mantan Menkeu Sri Mulyani, kasus Gayus merupakan masalah mental, jika dilihat secara jernih, bukankah sistem yang ada yang justru menciptakan kesempatan dan peluang untuk seorang pegawai/pejabat negara menyelewengkan jabatannya? Kalau seorang pegawai rendahan saja mampu “memperoleh miliaran rupiah” bagaimana dengan pejabat-pejabat di atasnya?

Keberadaan makelar kasus dalam sistem hukum Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Mereka ada karena banyak pihak yang diuntungkan. Padahal praktik ini membuktikan kebobrokan berjalannya sistem hukum yang berasaskan sekuler-kapitalistik. Kepercayaan rakyat pun semakin luntur terhadap kemampuan hukum dan aparatnya menyelesaiakn kasus-kasus yang ada. Terlebih lagi dalam melindungi dan memberikan keadilan kepada masyarakat.

Penyelesaian kasus Gayus pun tidak menunjukkan titik cerah. Banyak pejabat atasan Gayus dan perusahaan-perusahaan besar yang memberikan uang kepada Gayus tidak tersentuh oleh hukum. Di sini hukum tidak mampu berperan sebagai penegak keadilan tanpa pandang bulu. Inilah yang membuat kecewa rakyat. Lalu kemana rakyat harus berharap?

PENDERITAAN TKW

Pada bulan November 2010, Indonesia disentakkan oleh nasib tragis yang dialami Sumiati. Jari tengahnya retak, giginya rontok, kedua kakinya hampir lumpuh, kulit tubuh dan kepalanya terkelupas, dan yang lebih parah, bibir atasnya hilang. Untungnya dia masih hidup. Pada waktu yang hampir bersamaan, Kikim Komalasari ditemukan tewas mengenaskan di sebuah tong sampah di kota Abha. Sumiati dan Kikim adalah TKW di Arab Saudi yang menjadi korban kekerasan sang majikan.

Dua bulan sebelumnya, September 2010, seorang TKW berinisial WF dibuang di pinggir jalan di Malaysia, juga oleh majikannya. Darah masih mengucur dari luka-lukanya saat ia ditemukan. Kepada polisi, ia mengaku punggungnya telah disiram air panas dan dadanya disetrika. Tidak hanya itu, ia juga setidaknya telah 4 kali diperkosa.

Sumiati, Kikim, dan WF tidak sendiri. Berdasarkan catatan Migrant Care, dari Januari hingga Oktober 2010, terungkap setidaknya ada 1.187 kasus penganiayaan, 874 kasus pelecehan seksual, dan 908 kasus meninggal dunia dari total 45.845 berbagai kasus yang menimpa buruh migran Indonesia di luar negeri. Tahun sebelumnya, 2009, Migrant Care mencatat ada 6.314 angka kekerasan dan 1.017 angka kematian yang dialami para TKI. Yang juga memiriskan hati, indosiar.com (5/4/2010) mencatat setidaknya setiap bulan ada 25 TKW yang pulang ke Indonesia dalam keadaan hamil atau membawa anak. Sebagian besarnya adalah karena hubungan gelap atau perkosaan. Anak-anak itu tidak dibawa ke kampung halamannya, karena malu pada sanak keluarga, tetapi ditampung di tempat tertentu untuk kemudian disalurkan kepada orang yang berminat dengan sejumlah imbalan.

Pejabat pemerintah seringkali mengambinghitamkan keberangkatan para TKI lewat jalur ilegal sebagai faktor utama terjadinya berbagai persoalan yang menimpa mereka. Tetapi itu tidak berarti berangkat lewat jalur resmi, yang karena lebih rumit dan lebih mahalnya biaya banyak TKI merasa enggan, dijamin aman. Napsiah binti Makmun Daim, TKW asal Kendal yang bekerja di Abu Dhabi sebagai contoh. Sudah 6 tahun TKW ini hilang tanpa kabar. Padahal, dia berangkat lewat PT Abdul Ratamajaya, sebuah perusahaan resmi penyalur TKI ke luar negeri, yang berkantor pusat di daerah Tebet-Jakarta Selatan (Antara, 10/12/2010).

Problem buruh migran adalah persoalan klasik. Akan tetapi, dari tahun ke tahun tidak ada tanda-tanda perbaikan penanganan, malah semakin buruk. Jika Presiden Abdurrahman Wahid pernah setidaknya menghubungi Raja Fahd terkait hukuman mati terhadap TKW asal Madura Siti Zainab sehingga pelaksanaannya ditunda, dan Presiden Megawati setidaknya pernah mengundang Nirmala Bonat, TKW yang disiksa majikannya di Malaysia, beserta keluarganya ke istana sebagai bentuk pengungkapan rasa simpatinya; maka pada masa SBY, kematian TKW Yanti Irianti tahun 2008 cukup ditanggapi dengan rasa terkejut dan permintaan pemulangan jenazahnya oleh sang Presiden. Dan seakan tanpa melalui pertimbangan mendalam, sebagai upaya memudahkan pelaporan tindak kekerasan para majikan, kepada para calon TKW SBY berencana membagi-bagikan HP, benda yang oleh majikan Sumiati sudah sejak awal dengan mudahnya dirampas dari tangan pembantu malangnya itu.

Sikap abai terhadap para buruh migran juga ditunjukkan oleh sebagian wakil rakyat. Sabtu, 6 November 2010, para anggota komisi V DPR RI sedang transit di Bandara Dubai dalam perjalanan pulangnya dari Rusia. Di bandara yang sama, sejumlah TKW sedang telantar tidak bisa segera pulang ke tanah air dan harus menginap. Mereka tidak tahu bahwa mereka harus mengurus administrasi perizinan di negara tersebut. Anehnya, para anggota Dewan tidak tergerak sedikit pun untuk menolong. Padahal, di antara para TKW yang telantar itu ada seorang TKW yang kedua tangannya melepuh disiram air keras oleh majikannya di Arab Saudi. Matanya pun merah karena dicolok oleh majikannya. Selain itu, ada pula seorang TKW yang perutnya mengalami pendarahan akibat kista. Untungnya, ada beberapa WNI lain yang kemudian menolong mereka.

Menanggapi sikap para anggota DPR tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin Mohammad Said mengatakan, “Kita salah kalau mereka ditelantarkan. Kalau ada aduan, wajarlah kita harus memperhatikan hak-hak mereka. Tapi kalau tidak ada aduan, ya apa yang mau diperhatikan,” katanya (Kompas.com, 19/11/2010). Jadi inilah mungkin logika umum pejabat: jika tidak ada aduan, maka tidak akan diperhatikan.

Para TKW sesungguhnya adalah korban diterapkannya ideologi Kapitalisme. Nalar Kapitalisme, yang menjadikan perolehan manfaat duniawi sebagai tolok ukur kebahagiaan, ditambah dengan kampanye masif kesetaraan jender, menjadikan para wanita berbondong mencari pekerjaan. Terkadang bukan hanya untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai aktualisasi diri. Dan ketika di dalam negeri lapangan pekerjaan begitu susahnya didapati, berangkatlah mereka keluar negeri dengan resiko yang begitu besar menanti dan perlindungan dari pemerintah yang terkesan asal-asalan. Inilah yang terus terjadi dari tahun ke tahun, dan semakin lama semakin memburuk.

TIRANI MINORITAS, AHMADIYAH, DAN PENODAAN AGAMA

Tirani Minoritas

Ahad (12/9/2010), terjadi insiden perkelahian yang berlatar belakang SARA di Bekasi. Dalam insiden tersebut, seorang pendeta Kristen, Luspida Simanjuntak dan jemaahnya, Hasian Lumbatoruan Sihombing terluka. Tidak hanya orang Kristen, beberapa orang Islam mengalami hal yang sama. Tapi, media massa hanya memberitakan sepihak, bahkan tendensius bahwa korban hanya dari pihak Kristen dengan bumbu dengan bumbu penusukan dan penyerangan. Celakanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbawa opini tersebut—entah sadar atau tidak. Hal ini ditunjukkan dengan kunjungan Presiden ke para korban Kristen. sementara korban kalangan Muslim tak mendapat perhatian sedikit pun.

Merasa di atas angin, komunitas Kristen, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menunjukkan arogansinya. Mereka bersikeras ingin tetap beribadah dan mendirikan gereja di Ciketing Asem, Mustika Jaya, Bekasi, meski tanpa dasar hukum yang abash. Mereka menolak seluruh opsi yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Bekasi. Bahkan secara demonstratif menyelenggarakan ibadah di jalanan berulang-ulang sehingga mengganggu lingkungan.

Sikap arogansi ini makin menjadi-jadi ketika HKBP bersama sejumlah elemen pro HKBP menjadikan konflik antara jemaat HKBP dengan warga yang menimbulkan sejumlah korban luka-luka di kedua belah pihak sebagai bahan untuk memunculkan opini seolah ada penindasan terhadap kebebasan beragama di negeri ini. Mereka menekan pemerintah untuk mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) atau Persetujuan Bersama Menteri (PBM) Tahun 2006 yang mengatur tentang pendirian tempat ibadah.

Sikap arogan dan usaha memaksakan kehendak tersebut disertai upaya mengundang intervensi asing menunjukkan adanya tirani minoritas di negeri ini. Tirani ini tidak hanya menyangkut persoalan teologi, tapi juga berkembang di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pendidikan. Korbannya adalah mayoritas rakyat Indonesia yang Muslim.

Munculnya tirani minoritas tidak lepas dari lemahnya atau gagalnya negara dalam melindungi kepentingan mayoritas rakyat yang Muslim. Kelemahan atau kegagalan ini dipicu oleh landasan teologis negara ini yang tidak jelas sehingga tidak jelas pula pijakan yang digunakan dalam menata kehidupan masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, konflik kepentingan antara mayoritas dan minoritas akan terus berlangsung selama masyarakat dan negara ini diatur dengan sistem sekuler, di mana sistem ini tidak memiliki basis teologis yang jelas untuk menata secara adil kepentingan mayoritas Muslim dan minoritas non Muslim.

Akar Masalah Krisis Ahmadiyah

Pada tahun 2010, krisis Ahmadiyah kembali meletus. Di Kuningan Jawa Barat terjadi kerusuhan antara warga Muslim dan pengikut Ahmadiyah. Ini bukanlah yang pertama kali. Beberapa kali kejadian serupa muncul.

Sejarah Ahmadiyah adalah sejarah konflik. Memang begitulah Ahmadiyah didirikan oleh Inggris melalui anteknya, Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908). Agama ini terus-menerus menyemai permusuhan dan konflik berkepanjangan di tengah-tengah umat. Ahmadiyah berdiri 1889 di desa kecil yang bernama Qadian, Punjab, India, dengan klaim untuk memperbarui Islam. Bukannya memperbarui, ajarannya justru menyimpang dari Islam.

Di negeri asalnya, Pakistan, konflik antara umat Islam dengan kaum Ahmadi telah berlangsung sejak Mirza Ghulam Ahmad masih hidup. Pakistan yang merdeka tahun 1947, juga tidak segera menyelesaikan masalah ini, sehingga menelan korban jiwa tak sedikit. Tahun 1933, ketika Pakistan masih menjadi satu dengan India, masyarakat dan para ulama turun ke jalan-jalan di Lahore mendesak
Ahmadiyah dinyatakan sebagai non-Islam. Pergolakan sosial itu membuat penguasa Hindu perlu meminta pendapat kepada para intelektual, antara lain Muhammad Iqbal. Dengan tegas Iqbal menjawab, “Saya tidak pernah ragu untuk menyatakan di sini, bahwasanya orang-orang Ahmadiyah itu adalah pengkhianat-pengkhianat terhadap Islam dan India… Fungsi Ahmadiyah dalam sejarah pemikiran keagamaan dalam Islam adalah memberikan landasan wahyu bagi penundukan secara politik (Inggris) di India.”

Pada 1953, konflik kembali terjadi. Kali ini dipimpin oleh Abul A’la Maududi. Bersama umat Islam, ia mendesak Ahmadiyah dinyatakan sebagai non-Islam. Anehnya, justru pengadilan militer Pakistan saat itu menjatuhkan hukuman mati kepada Maududi. Dua puluh tahun kemudian, pemerintah Pakistan yang tidak lagi melihat cara yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah Ahmadiyah, kemudian mengakomodasi tuntutan umat Islam untuk menyelesaikan masalah Ahmadiyah. Amandemen Konstitusi Pakistan 1973 menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah non-Islam sehingga penganutnya adalah non-Muslim.

Tahun 1974 menjadi titik balik bagi gerakan Ahmadiyah di Pakistan dan seluruh
dunia. Pada 1974, Majelis Nasional Pakistan mengumumkan hasil amandemen itu.
Pada tahun itu pula, Rabithah Alam Islami menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan non-Muslim. Fatwa Rabithah Alam Islami itulah kini dipedomani banyak negara.

Bagaimana dengan Indonesia? Pertentangan seperti yang terjadi di Pakistan pada
1930-an, juga terjadi di Indonesia. Perdebatan dan konflik terjadi sampai akhir
April 2008. Pengakuan dari pemerintah kolonial, dan Badan Hukum Ahmadiyah sejak dikeluarkannya SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953, bahkan pada tahun 2003 diakui sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75/D.I./VI/2003 tak membuat Ahmadiyah yang menyimpang dari ajaran pokok Islam bisa diterima oleh umat Islam secara mayoritas.

Karena ingin tetap Muslim, mereka pun dituntut membuktikan kesesuaian ajaran
Ahmadiyah dengan ajaran Islam. Nyatanya, Bakorpakem mendapati Islam dan
Ahmadiyah tidaklah kompatibel. Setelah melakukan pemantauan lapangan selama tiga bulan, Bakorpakem membuktikan bahwa Ahmadiyah memang menyimpang dari pokok ajaran Islam sehingga perlu segera diterbitkan aturan hukum untuk menghentikan kegiatannya. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan SKB tiga menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung tanggal 9 Juni 2008. Tetapi, meski SKB itu sendiri berisi perintah penghentian aktivitas, dan sanksi bagi pelanggarnya, nyatanya Ahmadiyah toh tetap eksis. Karena itu, umat Islam pun menuntut dikeluarkannya Keppres tentang Pembubaran Ahmadiyah, tetapi sampai saat ini pun keputusan itu tak kunjung keluar.

Melihat kenyataan di atas, akar krisis Ahmadiyah ini sebenarnya dua hal: Pertama, sikap kaum Ahmadi sendiri yang keras kepala, dan tidak pernah mau mengakui kesesatan mereka, lalu kembali ke pangkuan Islam. Jelas, bahwa mereka murtad, tetapi tidak mau disebut non-Muslim. Kedua, kekalahan negara terhadap Ahmadiyah, karena tekanan Inggris, Amerika dan negara-negara Kafir penjajah, yang ingin terus-menerus memelihara konflik di tengah-tengah umat Islam.

Karena itu, solusi krisis ini ada di tangan negara. Umat Islam atau negara tidak bisa meminta kaum Ahmadi secara sukarela mengakui kesesatan mereka, meski sudah terbukti sesat. Maka, negaralah yang harus mengambil tindakan tegas, dengan menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat, bukan bagian dari Islam, sehingga siapa saja di antara pengikutnya yang ingin bertaubat, harus kembali ke pangkuan Islam. Jika tidak, mereka harus dinyatakan non-Muslim, atau murtad. Jika tetap menyatakan Islam, maka Ahmadiyah harus dibubarkan karena telah menodai kesucian agama Islam.

UU PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI MANDUL

Indonesia Surga Pornografi, Pornoaksi, dan Perzinaan

Banyak kalangan remaja terjerumus seks pra nikah. Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 2010 menunjukkan, 51 persen remaja di Jabodetabek telah melakukan seks pra nikah. “Artinya dari 100 remaja, 51 sudah tidak perawan,” ujar Kepala BKKBN Sugiri Syarif usai memberikan sambutan acara Grand Final Kontes Rap dalam memperingati Hari AIDS sedunia di lapangan parkir IRTI Monas, Minggu (28/11/2010) kepada Detik.com.

Kondisi yang sama terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia. Di Surabaya tercatat 54 persen, di Bandung 47 persen, dan 52 persen di Medan. Bagaimana dengan kehamilan yang tidak diinginkan? “Hasil penelitian di Yogya dari 1.160 mahasiswa, sekitar 37 persen mengalami kehamilan sebelum menikah,” kata Sugiri. BKKBN memperkirakan, jumlah aborsi di Indonesia per tahun mencapi 2,4 juta jiwa. Sebanyak 800 ribu di antaranya terjadi di kalangan remaja.

Data-data ini menggenapkan tragedi megaskandal seksual yang melibatkan Ariel-Luna Maya-Cut Tari. Berbulan-bulan setelah munculnya video mesum mereka, para pelaku tidak bisa dijerat oleh UU. Bahkan, dengan enteng para pelaku menyatakan sebagai korban. Padahal, saksi kunci yang menjadi lawan mainnya, telah mengakui tindakan bejat tersebut. Megaskandal ini semakin lengkap, ketika produser film panas di negeri ini berbondong-bondong mendatangkan bintang film panas dari luar negeri. Semuanya berlindung di balik UU Pornografi dan Pornoaksi yang mandul. Negara telah kalah.

MAKSIAT MENGUNDANG BENCANA

“Ketika Madinah terguncang gempa, khalifah Umar bin Khattab mengetukkan tongkatnya ke bumi dan berkata, “Wahai bumi adakah aku berbuat tidak adil?” Lalu ia berkata lantang, “Wahai penduduk Madinah, adakah kalian berbuat maksiat? Tinggalkan perbuatan itu, atau aku akan meninggalkan kalian!” (Ibn Hajar, Fath al-Bari, IX/244)

Bertubi-tubi negeri ini ditimpa bencana. Korban pun berjatuhan. Tidak sedikit nyawa melayang karenanya. Korban harta benda pun tidak terhitung lagi jumlahnya. Bayangkan, hanya dalam sebulan, Oktober lalu, negeri ini ditimpa tiga bencana sekaligus; banjir bandang di Wasior, tsunami di Mentawai dan letusan gunung Merapi.

Musibah bagian Qadha’ Allah

Musibah memang merupakan qadha’ Allah SWT. Dengan tegas, Allah pun menyatakan, “Katakanlah (Muhammad), ‘Kita sekali-kali tidak akan terkena musibah, kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kita.’” (QS. at-Taubah [09]: 51). Iya, musibah memang merupakan qadha’-Nya, dan Dia Maha Tahu tentang setiap rahasia di balik keputusan-Nya.

Imam Ahmad menuturkan dari Ali berkata, “Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang ayat yang paling utama dalam Kitabullah ta’ala, Rasulullah SAW telah menceritakannya kepada kami, (yaitu ayat): “Apa saja (musibah) yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan-tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).” (QS. As-Syura [42]: 30), dan saya akan menafsirkannya kepadamu, wahai Ali, apa-apa yang menimpa kalian berupa sakit, siksaan atau cobaan di dunia, sesungguhnya itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian dan Allah SWT Maha Pemurah dari hendak mengadzab dua kali kepada mereka ketika di akhirat, sedangkan apa-apa yang Allah maafkan di dunia maka Allah SWT Maha Lembut dari hendak kembali setelah memaafkannya.”

Memang benar musibah merupakan keputusan dan hak prerogatif Allah SWT. Tetapi, melalui riwayat Ahmad di atas, Allah menegaskan bahwa apa yang ditimpakan-Nya kepada manusia itu kadang kala berupa siksaan dan ujian. Nabi pun menegaskan, baik ujian maupun siksaan itu sama-sama merupakan konsekuensi dari ulah tangan manusia. Karena itu, Allah mengingatkan, agar kita menjaga diri dari tertimpa fitnah (adzab), yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, tetapi juga orang-orang yang shalih (QS. al-Anfal [7]: 25). Suatu ketika Zainab binti Jahsy bertanya kepada Nabi, “Wahai Nabi, apakah kami akan dihancurkan (oleh Allah), padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang shalih?” Nabi menjawab, “Iya, jika keburukan (khabats) telah merajalela.” (HR. Bukhari-Muslim).

Ketika Allah menyatakan, bahwa terjadinya kerusakan di daratan dan lautan adalah akibat ulah tangan manusia (QS. ar-Rum [30]: 41), kerusakan yang dimaksud di sini, menurut para mufassir, bisa berupa kekeringan, pemanasan global, banjir bandang termasuk hancurnya ekosistem di lautan, dan lain-lain adalah ulah tangan manusia. Menurut as-Shâbûni, yang dimaksud dengan ulah tangan manusia ini adalah faktor dosa-dosa dan kemaksiatan mereka (as- Shâbûni, Shafwatu at-Tafâsîr, ). Tujuannya, agar mereka yang ditimpa musibah tersebut bisa merasakan apa yang telah mereka perbuat, agar mereka kembali ke jalan yang benar (QS. ar-Rum [30]: 41).

Musibah Antara Ujian dan Adzab

Karena musibah ini merupakan qadha’ Allah, maka rahasia musibah ini hanya Allah yang Maha Tahu. Hanya saja, Allah memberikan penjelasan kepada kita, bahwa musibah yang ditimpakan kepada manusia di muka bumi, memang bisa jadi merupakan adzab. Allah berfirman, “Katakanlah, “Dialah yang Maha Kuasa untuk mengirimkan adzab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu.. Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahami(nya).” (QS. al-An’am [06]: 65)

Para mufassir menjelaskan, bahwa adzab yang datang dari atas seperti hujan batu, petir, badai, angin taufan, awan panas (wedus gembel) dan lain lain, sedangkan adzab yang datang dari bawah bumi seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami dan sebagainya. Mereka juga menegaskan, bahwa ayat ini ditujukan kepada ahli maksiat (Lihat, at-Thabari, Tafsir at-Thabari, VII/141).

Dalam nash yang lain, Allah juga menyatakan, “Sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian adzab yang dekat (di dunia) sebelum adzab yang lebih besar (di akhirat), mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.s. as-Sajdah [32]: 21). Ibn ‘Abbas menjelaskan, bahwa adzab yang dekat itu adalah musibah dan bala’ di dunia, yang ditujukan kepada orang-orang fasik atau ahli maksiat. Adzab itu diberikan kepada mereka di dunia, sebelum di akhirat, agar mereka sadar, mau bertaubat dan kembali ke jalan Allah (at-Thabari, Tafsir at-Thabari, XXI/68).

Karena fenomena musibah ini sama, yaitu satu musibah yang diturunkan oleh Allah, tanpa memilah dan memilih obyek yang dikenai musibah, maka bagi orang-orang fasik dan ahli maksiat jelas merupakan adzab. Boleh jadi sebagian di antara mereka dibinasakan oleh Allah agar menjadi pelajaran bagi yang hidup, sehingga bagi yang sebelumnya durhaka dan mengingkari Allah dan hukum-hukum-Nya, bisa segera bertaubat dan kembali ke jalan-Nya.

Adapun bagi orang-orang Mukmin, justru musibah ini menjadi ujian yang semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatannya kepada Allah SWT. Mereka meyakini, bahwa musibah ini merupakan keputusan Allah. Sikap mereka, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul-Nya, adalah menerima semua keputusan-Nya, dengan lapang dada. Tidak ada keluhan, protes apalagi umpatan kepada Allah. Mereka bersabar, dan bersabar. Dengan begitu, mereka mendapatkan kebaikan, dosa-dosa mereka di masa lalu terampuni, dan surga pun siap menyambut mereka.

Nabi bersabda, “Sungguh mengagumkan kondisi orang Mukmin, karena seluruh urusannya merupakan kebaikan. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Jika dia ditimpa kesulitan, dia bersabar, dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan itu tidak mungkin diraih, kecuali oleh orang Mukmin.” (HR. Muslim) Baginda SAW juga menyatakan, “Tak seorang Muslim pun yang terkena duri atau lebih dari itu, kecuali dengannya Allah pasti akan angkat derajatnya, dan dengannya Allah akan hapus kesalahannya.” (HR. Muslim) Dalam riwayat lain dinyatakan, “Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, ‘Jika aku uji hamba-Ku dengan kedua matanya, lalu dia bersabar, maka Aku akan menggantinya dengan surga.” (HR. Bukhari)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Menilik berbagai persoalan yang timbul di sepanjang tahun 2010 dapat disimpulkan ada tiga faktor utama di belakangnya, yakni alam, sistem dan manusia termasuk kepemimpinan. Gempa bumi, tsunami dan gunung meletus dan bentuk bencana lainnya adalah sunnatullah yang terjadi atas qudrah dan iradah Allah. Menghadapi bencana semacam ini, kita hanya bisa bersabar dan segera meninggalkan segala bentuk kemaksiyatan yang dilakukan oleh individu atupun masyarakat, sambil berdoa agar tidak terjadi lagi di masa datang serta berusaha agar bila terjadi lagi tidak menimbulkan kerusakan dan korban yang besar.

Sementara, korupsi, pornografi-pornoaksi, intervensi asing dan berbagai bentuk kedzaliman sepenuhnya terjadi karena pilihan manusia dalam menata berbagai aspek kehidupan. Pemimpin yang tidak amanah dan sistem yang buruk, yakni sistem Kapitalisme dan Sekularisme ditambah lemahnya moralitas individu telah terbukti menjadi pangkal munculnya persoalan di atas. Oleh karena itu, bila kita ingin sungguh-sungguh lepas dari berbagai persoalan di atas, maka kita harus memilih sistem yang baik dan pemimpin yang amanah. Sistem yang baik hanya mungkin datang dari Dzat yang Maha Baik, itulah syariah Allah dan pemimpin yang amanah adalah yang mau tunduk pada sistem yang baik itu.

Di sinilah esensi seruan Selamatkan Indonesia dengan Syariah yang gencar diserukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Karena hanya dengan sistem berdasar syariah yang dipimpin oleh orang amanah (khalifah) saja Indonesia benar-benar bisa menjadi baik. Dengan sistem ini pula terdapat nilai transedental (ibadah) dalam setiap aktifitas sehari-hari yang akan membentengi setiap orang agar bekerja ikhlas, tidak terkontaminasi oleh kepentingan pribadi, golongan maupun asing. Memiliki paradigma yang jelas bahwa memimpin adalah amanah dari Allah dan syariah adalah jalan satu-satunya untuk memberikan kebaikan, menghindari korupsi, menolak intervensi, menghapus pornografi dan pornoaksi, serta mewujudkan kerahmatan Islam bagi seluruh alam semesta, sedemikian kedzaliman dan penjajahan bisa dihapuskan di muka bumi.

Insya Allah.

http://hizbut-tahrir.or.id/

Satu Tanggapan

  1. Nice blog and nice post sob!😀
    Kunjungan balik dan kasih komen di postingan ane ya sob!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: