RUU Pornografi, Bagaimana Nasibmu?

demo dg praktek porno

Mahasiswa Bali yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi dan HAM menolak RUU Pornografi

Minus FPDIP & FPDS, RUU Pornografi diketok DPR.

Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pornografi menjadi Undang-undang. Keputusan diambil secara aklamasi setelah 8 fraksi menyetujui diundangkannya RUU tersebut.

“Apakah RUU ini bisa disetujui untuk menjadi undang-undang?” tanya Ketua DPR
Agung Laksono yang mempimpin rapat paripurna itu di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Kamis (30/10/2008).

“Setujuuuu..!” jawab peserta rapat dan pendukung RUU Pornografi yang berada di balkon serempak.

Agung pun kemudian mengetokkan palu sebagai tanda disahkannya RUU itu.

Dua fraksi yang tetap menolak pengesahan RUU Pornografi adalah FPDIP dan FPDS. Mereka melakukan aksi walk out saat pengambilan keputusan di sidang paripurna yang baru saja dibuka.

Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pandangan pemerintah mengatakan, RUU ini menunjukkan keprihatinan semua pihak terhadap degradasi moral bangsa yang disebabkan berbagai aspek terkait pornografi.

Perbedaan pendapat yang terjadi selama proses pembahasan RUU, kata Maftuh, adalah hal yang biasa dalam sebuah negara demokrasi. “Dinamika perbedaan pendapat selama pembahasan merupakan cerminan dari demokrasi itu sendiri,” ujar dia.(irw/iy)

sumber: http://www.detiknews.com/read/2008/10/30/133828/1028532/10/dpr-sahkan-ruu-pornografi-tanpa-fpdip-fpds

Pingin tahu Draft RUU Pornografi yang disahkan (data 10/10/2008). Berikut ini saya lampirkan naskahnya:

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PORNOGRAFI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2
Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3
Pengaturan pornografi bertujuan:
a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II
LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

e.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

f.kekerasan seksual;

g.masturbasi atau onani;

h.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

i.alat kelamin.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Pasal 15
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16
Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 17
1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 18
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 20
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 22
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan

d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 24
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25
Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan

b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 26
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 27
Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 28
(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI
PEMUSNAHAN

Pasal 29
(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 31
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 32
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 34
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 36
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 37
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 38
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 39
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 40
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang‑orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama‑sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
a.pembekuan izin usaha;
b.pencabutan izin usaha;
c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau
d.pencabutan status badan hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 44
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN:

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “mengunduh” adalah mengalihkan atau mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “mempertontonkan diri” adalah perbuatan yang dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan kemauan dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Frasa “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan “materi seksualitas” adalah materi yang tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang yang menggambarkan lingga dan yoni.

Pasal 16
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

MAU TAHU KRITIKAN TERHADAP RUU PORNOGRAFI?

Ini saya lampirkan juga kritikannya. sumbernya valid kok…(krn dr temen deket ane..he2..he..)

Perspektif Islam

Kritik

RUU Pornografi

Topik

No

Pornografi dan pornoaksi adalah kemungkaran yang harus dilenyapkan. Bukan hanya diregulasi, apalagi dilegalisasi.

  • Dalam RUU ini kata ‘Anti’ dan ’Pornoaksi’ dihilangkan dari rancangan semula.
  • Penghilangan kata ’Anti’ mengesankan, yang diinginkan RUU ini hanyalah mengatur pornografi. Bukan memberantasnya. Kesan ini makin menemukan buktinya, jika dicermati pasal-pasal yang ada di dalamnya. Padahal, dalam konsideran ‘Menimbang butir b” dinyatakan bahwa ”Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.” Jika demikian halnya, mengapa pornografi masih dipelihara?
  • Penghilangan kata ’pornoaksi’ menunjukkan bahwa pornoaksi tidak termasuk dalam perkara yang diatur dalam RUU ini. Di dalam pasal-pasalnya memang tidak ditemukan sama sekali kata ’pornoaksi’. Jika dicermati, ada upaya untuk memperluas makna pornografi sehingga mencakup pornoaksi. Akan tetapi, cakupannya tidak menyeluruh sehingga banyak tindakan pornoaksi yang tidak tercakup dalam RUU ini. Padahal, pornoaksi tidak kalah bahayanya bagi kehidupan dibandingkan pornografi.

Undang-Undang tentang Pornografi

Nama UU

1

  • Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun, Islam memiliki konsep tentang aurat yang jelas dan baku.
  • Aurat laki-laki, baik terhadap sesama laki-laki maupun terhadap wanita adalah antara pusar dan lutut.
  • Sementara aurat wanita terhadap laki-laki asing (bukan suami dan mahramnya) adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Di samping itu, pakaian yang dikenakannya sudah ditentukan yakni: jilbab dan kerudung—adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
  • Aurat tersebut wajib ditutup dan tidak boleh dilihat kecuali orang yang berhak, terlepas terlihatnya aurat itu dapat membangkitkan birahi atau tidak. Konsep ini jauh bermartabat daripada konsep mengenai pornografi.
  • Islam juga melarang beberapa tindak yang berkaitan dengan tata pergaulan pria dan wanita. Di antaranya Islam melarang tabarruj (berhias berlebihan di ruang publik), berciuman, berpelukan, bercampur-baur antara pria-wanita, berkhalwat dengan wanita bukan mahram, dan segala perbuatan yang dapat mengantarkan perzinaan. Konsep ini jauh bermartabat daripada konsep mengenai pornoaksi.
  • Yang termasuk dalam cakupan pornografi menurut RUU ini adalah materi seksualitas yang mengandung unsur: (1) yang dapat membangkitkan hasrat seksual, dan/atau (2) melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam mayarakat.
  • Pengertian ini masih belum konkrit sehingga bisa menimbulkan multiinterpretasi masing-masing orang. Misalnya pada unsur pertama, apa batasannya membangkitkan hasrat seksual itu? Siapa yang berhak menentukan bahwa suatu materi seksual itu dinilai telah membangkitkan hasrat seksual atau belum?
  • Demikian juga dengan unsur kedua, apa yang dijadikan sebagai standar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat? Masyarakat yang mana? Bukankah di Indonesia terdapat banyak suku dan budaya yang memiliki standar nilai kesusilaan yang berbeda-beda?
  • Dalam pasal-pasal berikutnya memang dijelaskan beberapa jenis materi pornografi yang dilarang. Namun sayangnya, materi pornografi yang dilarang itu sangat sempit dan sedikit sehingga memberikan peluang lolosnya banyak materi pornografi di masyarakat.
  • Disamping mencakup materi seksualitas yang dibuat manusia, pengertian pornografi dalam RUU ini juga mencakup ’pertunjukan di muka umum’. Tampaknya, pengertian tersebut berusaha mencakup wilayah ’pornoaksi’. Akan tetapi jangkauannya amat sempit. Karena yan disebutkan hanya ’pertunjukan’ saja. Berbagai tindakan yang termasuk dalam ’pornoaksi’, tidak bisa dijerat dalam RUU ini. Sempitnya cakupan pornoaksi ini tentu akan berakibat banyak perbuatan yang sebenarnya termasuk dalam pornoaksi lolos dari larangan undang-undang ini.

Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar kesusilaan masyarakat (pasal 1 ayat 1)

Definisi Pornografi

2

  • Ketentuan tentang –unsur-unsur pornografi dan pornoaksi dalam pandangan Islam telah dipaparkan di atas.
  • Yang pasti, rumusan pasal ini mengenai pornografi yang dilarang dalam RUU ini sangat bertentangan dengan Islam.
  • Dalam Islam, jangankan alat kelamin dan ketelanjangan, aurat saja tidak boleh dipertontonkan di muka umum. Bukan hanya persenggamaan, berbagai tindakan yang terkatagori sebagai muqaddimah al-zinâ (pendahuluan zina) juga dilarang dilakukan di muka umum. Ketentuan itu berlaku umum. Semua perbuatan yang membuka aurat di muka publik dikatagorikan sebagai tindakan terlarang. Perkecualian hanya disandarkan terhadap ketentuan syara’, seperti dalam kesaksian dalam pengadilan dan pengobatan.
  • Pasal ini memberikan penjelasan lebih konkrit mengenai batasan pornografi yang dilarang. Namun amat disayangkan, batasan pornografi itu amat sempit. Menurut pasal ini, materi seksual yang dikatagorikan sebagai pornografi hanya menyangkut pada lima perkara itu, yang semuanya hanya berkisar kepada kalamin saja. Persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, dan alat kelamin jelas menunjukkan bahwa batasan pornografi hanya berkisar kepada kelamin.
  • Bertolak dari pasal ini, materi pornografi selain yang disebutkan itu tidak termasuk dalam katagori pornografi yang dilarang. Kesimpulan ini juga sejalan pasal 13 ayat 1. Dengan demikian, mempertontonkan beberapa anggota tubuh lainnya yang juga dapat membangkitkan hasrat seksual, seperti paha, pinggul, pantat, pusar, perut, dan payudara perempuan tidak termasuk dalam pornografi yang dilarang. Katagorisasi demikian tentu sangat membahayakan dan merusak kehidupan masyarakat. Akan ada banyak produk dan perbuatan pornografi yang bebas dilakukan tanpa takut diusik siapa pun karena telah mendapatkan legalisasi dari RUU ini.
  • Batasan pornografi yang dilarang ini membuat pengertian pornografi dalam pasal sebelumnya menjadi amat sempit. Dalam pasal sebelumnya pornografi diartikan sebagai materi seksual atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar kesusilaan masyarakat. Jika bertolak dengan pasal ini, maka mempertontonkan beberapa anggota tubuh seperti paha, pinggul, pantat, pusar, perut, dan payudara perempuan seharusnya juga dilarang karena sudah dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar kesusilaan masyarakat. Demikian juga dengan berbagai tindakan yang membangkitkan hasrat seksual, seperti tarian erotis, berciuman, berpelukan, dan sebagainya.

.

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat: (e) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, (f) kekerasan seksual, (g) masturbasi atau onani, (h) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, atau (i) alat kelamin (pasal 4 ayat 1)

Larangan

6.

  • Pada dasarnya, Islam menghendaki agar hasrat seksual tidak mendominasi kehidupan. Hasrat seksual itu hanya boleh dibangkitkan dan disalurkan pada tempat yang dibenarkan, yakni penikahan dan perbudakan (QS al-Mukminun [23]: 5-7). Selain keduanya, adalah haram.
  • Oleh karena itu, membuat segala hal yang terkatagori pornografi dan pornoaksi termasuk perbuatan yang diharamkan.

  • Secara eksplisit, yang dilarang oleh RUU ini hanyalah ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘pornografi lainnya’ antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.
  • Bertolak dari pasal ini, banyak aksi porno yang tidak dikatagorikan sebagai pornografi terlarang, seperti tarian atau goyangan erotis. Demikian juga berbagai aktivitas yang mengarah kepada hubungan seks, seperti berciuman bibir, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, dsb tidak terkatagori sebagai pornografi yang dilarang.

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya (pasal 10)

Larangan

7

  • Ketentuan Islam mengenai pornografi dan pornoaksi sudah sangat jelas. Yakni tidak memberikan celah terhadapnya untuk hidup dan berkembang di masyarakat.
  • Sebagaimana telah dipaparkan, tindakan membuka aurat tidak bisa dibenarkan kecuali alasan syar’i. Beberapa alasan tidak syar’i, seperti kesesuaian dengan konteks, misalnya boleh mengenakan baju renang yang jelas-jelas membuka aurat

  • Pasal ini secara jelas menunjukkan bahwa pornografi tidak dilarang sama sekali. Selain ada pornografi yang dilarang (yakni lima materi, sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam pasal 4 ayat) ada juga materi pornografi yang diperbolehkan. Dalam penjelasan pasal tersebut dicontohkan beberapa jenis pornografi yang diperbolehkan, yakni majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olah raga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya kendati harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Kendati dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi jenis ini harus didasarkan kepada perundang-undangan, namun jelas tidak ada larangan terhadapnya.
  • Ini berarti RUU ini tidak memberantas pornografi sampai ke akarnya, namun justru melindungi dan melegalisasi beberapa jenis pornografi

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan (pasal 13 ayat 1)

Pembatasan

8

  • Islam tidak mentoleransi berkembangnya pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat.
  • Segala tindakan yang dapat mengantarkan masyarakat kepada perrzinaan dan hancurnya akhlak masyarakat harus dienyahkan dari kehidupan, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa.

  • Pasal-pasal ini jelas-jelas memperbolehkan pornografi beredar di tengah masyarakat. Ditegaskan dalam pasal ini semua materi pornografi selain yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 itu boleh dibuat, disebarluaskan, dan digunakan asalkan dilakukan ditempat dan cara khusus. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘di tempat dan dengan cara khusus’ misalnya penempatan yang tidak dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.
  • Berdasarkan pasal ini, pornografi justru mendapatkan legalisasi untuk berkembang tanpa takut diusik jika sudah memenuhi kriteria ‘dilakukan di tempat dan cara khusus’. Sungguh amat naif. Undang-undang yang diharapkan dapat melindungi rakyat dari bahaya pornografi malah melindungi dan melegalisasi pornografi.
  • Berdasarkan RUU ini, materi pornografi boleh dikonsumsi oleh seseorang yang tidak lagi tergolong anak-anak, yakni yang sudah berusia 18 tahun ke atas (dalam pasal 1 ayat 3 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak-anak adalah sesorang yang belum berusia 18 tahun). Patut ditegaskan, pornografi tidak hanya berbahaya bagi anak-anak, tetapi orang dewasa. Berbagai tindak pemerkosaan akibat pengaruh pornografi banyak dilakukan orang yang sudah dewasa.
  • Apabila pasal ini jadi disahkan, maka pasal ini dapat merobohkan semua bangunan RUU ini. Keinginan dapat membendung pornoaksi dengan diundangkannya RUU ini pun hanya akan berhenti menjadi impian

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan ditempat dan dengan cara khusus (pasal 13 ayat 2)

.

Pembatasan

9

  • Semua ketentuan berlaku umum kecuali ada dalil yang memperbolehkannya. Seni budaya, adat istiadat, dan ritual tradisional tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syar’i untuk membolehkan pornografi dan pornoaksi dilakukan di tengah kehidupan masyarakat.
  • Islam mewajibkan kaum Muslim, terutama penguasa untuk menyampaikan dakwah dan bimbingan terhadap masyarakat yang beleum mengenal Islam. Bukan malah membiarkannya terus dalam penyimpangan.

  • Pembatasan ini tentu membahayakan. Bagaimana mungkin dengan alasan itu, materi seksualitas dapat dibuat, disebarluaskan, dan digunakan? Apalagi tidak ada batasan yang jelas mengenai materi seksualitas yang dimaksud.
  • Seni dan budaya yang mengantarkan kepada kerusakan moral masyarakat seharusnya dilarang. Bukan sebaliknya malah membatalkan larangan pornografi di dalamnya. Bukankah selama ini pornografi dan pornoaksi dapat merajalela di tengah masyarakat justru seringkali atas nama seni, olahraga, dan semacamnya?
  • Demikian juga dalam adat istiadat dan ritual tradisional. Tugas pemerintah justru harus melakukan bimbingan dan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat yang memiliki adat-istidat dan ritual tradisioanl yang menyimpang. Bukan sebaliknya, malah justru melegalisasinya.

· Ketentuan ini tentu sangat berbahaya. Bayangkan, karena alasan-alasan tersebut materi seksual diperbolehkan..

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai: (a) seni dan budaya (b) adat istiadat, dan (c) ritual tradisional

Pembatasan

10

3 Tanggapan

  1. Siip tinggal kita dukung saja implementasinya….
    Cuman kok ya kriterianya kurang ketat gitu lho, ndak kayak draftnya…

  2. Kalaulah Allah SWT MAU…
    Dia bisa memusnahkan manusia, bumi dan seisinya hanya dengan hitungan 1 detik

  3. Habis ketok palu tepuk tangannya ditunda dulu, sesuatu yang seperti Islam bukan berarti Islam, sesuatu yang seperti syariat bukan berarti syariat, sama sesuatu seperti manusia bisa jadi bukan manusia … siapa tau monyet…
    dulunya RUU APP akhirnya berubah benjadi UU Pornografi (Anit dan Aksinya hilang) alias undang-undang yang mengatur pornografi atau bahasa lainnya Pornografi diperbolehkan dan diatur undang-undang. Ntar majalah-majalah porno menjadi lebih aman karena ada payung hukum yang melindungi… fyuh, coba teliti definis pasal 1 ayat 1, istilah melanggar nilai2 kesusilaan pasal 4 ayat 1 sangat ambigu, dan pasal 16 anak usia >18 boleh akses pornografi. mengutip tulisan guru saya : ya … perjuangan sekian puluh tahun akhirnya kandas. kebatilan menang disebabkan karena ketidaksabaran dalam berjuang dan lelah mendapat tekanan dari kaum islamphobia ..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: